Share

Komisi A: Kemenhub Akan Aktifkan Rel KA Bojonegoro-Jatirogo

Bojonegoro, 11/1 (Media Center) – Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyampaikan, hasil kunjungan kerja di Kementerian Perhubungan pada Senin (11/1) lalu, rel kereta api yang saat ini menjadi pemukiman padat penduduk di Bojonegoro akan segera diakfikan.

Wakil Ketua Komisi A, Anam Warsito, mengatakan, rencana aktifasi jalur kereta Bojonegoro-Jatirogo-Lasem-Rembang-Semarang akan diaktifkan. Sekarang, dalam tahap fisibility study (FS) dan kemudian dilanjutkan tahap penyusunan desain engineering development.

“Mengenai kepastian waktunya kapan dimulai pembangunan belum pasti, masih menunggu ketersediaan anggaran APBN,” ujarnya saat dihubungi kanalbojonegoro.com.

Dari informasi yang didapat, aktifasi kembali rel kereta api yang sudah tidak beroperasi selama puluhan tahun tersebut merupakan program pembangunan nasional. Yaitu, tersedianya transportasi massal yang murah, nyaman, dam aman.

“Maka pilihan yang tepat adalah kereta api dan jalur kereta api ini akan dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia,” tandasnya.

Disinggung terkait kontrak sewa-menyewa yang nilainya dikeluhkan masyarakat setempat terlalu tinggi, pihak Kemenhub tidak memahami terkait hal itu. Karena, kewenangan PT KAI DAOP 8 Surabaya.

Kemenhub, lanjut Anam, menyarankan untuk mengundang langsung PT KAI DAOP 8 Surabaya dan Balai Teknis Perkeretaapian wilayah Jawa bagian timur agar masyarakat mendapat informasi lebih detail dan jelas.

“Kita sudah menjadwalkan rapat dengan PT KAI DAOP 8, Balai Teknik Perkeretaapian, BPN, Badan pertanahan dan masyarakat pemanfaat tanah rel Jumat tanggal 13 besok untuk meluruskan masalah ini,” pungkasnya.

Seperti diketahui, masyarakat yang menggunakan asset PT KAI DAOP 8 di Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, resah dengan tarif sewa yang ditetapkan PT KAI sesuai NJOP dan luas lahan.

Saat sosialisasi beberapa waktu lalu, warga meminta kepastian terlebih dahulu legalitas tanah yang diakui sebagai bekas rel kereta api.

Selain itu, warga juga membentuk paguyuban bernama Paguyuban Pewaris Bangsa melakukan upaya hukum agar tanah yang digunakan saat ini menjadi hak milik.

“Kita harus tahu legalitas tanah ini, apakah milik PT KAI atau bukan. Selain itu, berupaya agar tanah ini bisa dijadikan hak milik,” tandas Ketua Paguyuban, Alham M Ubay, saat ditemui beberapa waktu lalu usai sosialisasi bersama DAOP 8 Surabaya.(dwi/mcb)

Leave a Comment