Share

Kemenkeu Ijinkan Bojonegoro Bayar Bertahap Lebih Salur DBH Migas

Bojonegoro, 20/12 (Media Center) – Pemerintah pusat mengabulkan permohonan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk membayar lebih salur Dana Bagi Hasil (DBH) migas sebesar Rp550 miliar secara bertahap. Namun, jangka pembayaran hanya dibatasi maksimal hingga tiga tahun.

Hal ini disampaikan Kasubdit Bimbingan Teknis Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Cecilia Risyana di sela-sela Lokakarya dan Kunjungan Lapangan Pengelolaan Industri Hulu Migas yang dilaksanakan, Senin (19/12) kemarin.

“Secara aturan maksimal dibayar selama tiga tahun,” kata Cecilia.

Sebelumnya, Bupati Bojonegoro, Suyoto telah mengirimkan surat kepada Kementerian keuangan (Kemenkeu) yang berisi permintaan agar lebih salur DBH Migas tahun 2015 dapat dibayar bertahap selama jangka waktu lima tahun.

“Kami memahami kesulitan Bojonegoro. Kalau itu langsung dipotong pada 2017 nanti, tentu sangat berpengaruh terhadap kekuatan APBD Bojonegoro,” lanjut Cecilia.

Ia mengungkapkan, terjadinya lebih salur ini disebabkan tidak sesuainya pagu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) alokasi DBH Migas tahun 2016 dengan realisasi. Dimana pagu yang ditetapkan sebesar Rp119 triliun, sedangkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp109 triliun.
Untuk menghindari lebih salur dan kurang bayar DBH Migas ini, pihaknya menyarankan kepada daerah penghasil kembali duduk bersama dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, KKKS, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan rekonsialisasi setiap tiga bulan sekali.

Menurut Cecilia, rekonsialisasi ini sudah tidak dilaksanakan lagi sejak 2014 lalu, sehingga daerah penghasil tidak mengetahui jumlah lifting secara berkala. Sedangkan di sisi lain, daerah penghasil kurang proaktif untuk menanyakan perkembangan lifting migas di daerah dan hanya menunggu laporan dari pusat.

“Saya sarankan Bojonegoro membuat surat yang ditujukan kepada Kemenkeu agar rekonsialisasi ini dijalankan lagi dengan dasar lebih salur yang terjadi di sini,” ucapnya.

Sesuai data di Kemenkeu, sampai saat ini terdapat 180 kabupaten/kota di enam provinsi penghasil migas di Indonesia.(dwi/mcb)

Leave a Comment