Share

Kemenkeu Tak Beri Keringanan Bojonegoro Soal Pengembalian DBH Migas

Bojonegoro, 17/11 (Media Center) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, gagal melobi Kementerian Keuangan supaya tidak melakukan pembayaran sekaligus terhadap lebih salur dana bagi hasil migas tahun 2015 sebesar Rp550 miliar.

“Semua pimpinan Dewan sudah mendatangi Kemenkeu, tapi hasilnya nihil,” ujar Wakil Ketua DPRD, Sukur Prianto, Kamis (17/11).

Pihaknya berharap, Kemenkeu tidak memotong langsung lebih salur tersebut pada DBH Migas tahun 2017 mendatang. Karena, jika itu dilakukan maka pendapatan Bojonegoro akan menurun drastis.

“Padahal, pembangunan Bojonegoro sedang berjalan. Seperti jembatan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” tandasnya.

Politisi asal Partai Demokrat ini menyebutkan, seharusnya lebih salur bisa dibayarkan secara bertahap atau paling tidak sebanyak dua kali.

“Kita terus berupaya supaya lebih salur ini bisa dibayarkan bertahap,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus mengembalikan lebih salur DBH Migas tahun 2015 lalu. Besarnya lebih salur itu diduga karena cost recovery di Blok Cepu yang harus ditanggung pemerintah.(dwi/mcb)

Leave a Comment