Share

Keterbukaan Data Kontrak Guna Memerangi Korupsi

Bojonegoro, 12/11 (Media Center) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) No 33 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro, Heru Sugiarto, mengatakan, perbup ini sebagai tindak lanjut dibentuknya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan di level Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP).

“Pembentukan LKPP ini sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003,” imbuhnya

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membelanjakan milyaran rupiah setiap tahun melalui kontrak public, sehingga diperlukan ketersediaan informasi mengenai bagaimana, kapan, dan di mana uang ini dihabiskan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

“Keterbukaan data kontrak berguna untuk melacak dan memahami dengan lebih baik bagaimana milyaran uang rakyat digunakan sehingga dapat membantu memerangi korupsi, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan efisiensi pasar,” tandasnya.

Dengan keterbukaan ini memungkinkan bagi pemerintah untuk menciptakan sistem yang lebih adil untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dengan secara langsung menghasilkan kontrak-kontrak yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan transparansi.

Keterbukaan dokumen kontrak memberikan kesempatan kepada semua pihak di luar pemerintah untuk mengakses rincian proses pengadaan barang/jasa public dan memantau penyerapan, memastikan bahwa masyarakat mendapatkan keuntungan terbaik dari uang mereka.

Ruang Ruang lingkup keterbukaan dokumen kontrak pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro ini terdiri dari, keterbukaan perencanaan kegiatan, keterbukaan persiapan pemilihan pengadaan barang/jasa, keterbukaan pada proses pemilihan pengadaan barang/jasa, keterbukaan profil penyedia barang/jasa, keterbukaan kontrak pengadaan barang/jasa, keterbukaan pengawasan dan monitoring pengadaan barang/jasa dan keterbukaan informasi pembayaran pengadaan barang/jasa.(dwi/mcb)

Leave a Comment