Share

Komisi A Minta UU Desa Diimplementasikan

Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berharap Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa segera diimplementasikan utamanya penarikan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Jangan sampai, ada polemik di masyarakat karena masih ada sekdes yang berstatus PNS,” kata Wakil Ketua Komisi A, Anam Warsito, Jumat (17/3/2017).

Dia menyampaikan, didalam UU tersebut, sudah tidak ada lagi sekdes yang menjabat PNS. Oleh sebab itu, untuk menghindari kecemburuan sosial, pihaknya mengajak  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) untuk segera melaksanakan aturan yang sudah ada.

“Bagaimana kalau, setelah ditarik semua, PNS ini mengisi kebutuhan PNS di SKPD lain yang membutuhkan,” tambah Anam.

Anam juga mengingatkan, agar tidak ada lagi SK baru untuk sekdes di Bojonegoro. Karena, seperti yang sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (DPMPD) penarikan sekdes PNS dilakukan secara bertahap.

Menanggapi hal itu, Kepala BPKKD, Zainudin, mengatakan, pihaknya akan melakukan pendataan jumlah sekdes yang berstatus PNS di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga, apabila DPRD membuat kebijakan, siap untuk memfasilitasinya.

“Memang, sudah tersiar kabar penarikan PNS ini di tingkat bawah. Dan kebanyakan, mereka nyaman dengan posisi ini,” pungkasnya.

Leave a Comment