Share

Komisi A Perjelas Kepemilikan Tanah Bekas Rel KAI di Kementerian BUMN

Bojonegoro, 9/3 (Media Center) – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melakukan rapat dengar pendapat terkait dengan rencana pemanfaatan lahan bekas Rel Kereta Api (KA) jurusan Bojonegoro – Tuban. Rapat tersebut digelar di kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Selasa (7/3).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Anam Warsito mengatakan, rapat dengar pendapat itu dilakukan setelah warga yang menempati lahan bekas rel KA jurusan Bojonegoro – Tuban itu mendatangi kantor DPRD Bojonegoro dan menolak reaktifasi jalur KA Bojonegoro – Tuban. Jalur tersebut sekarang sudah banyak berdiri bangunan permanen milik warga.

Warga yang bermukim di bekas jalur rel KA itu sekarang meminta agar tanah tersebut menjadi hak milik.

“Komisi A melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian BUMN untuk merespon aspirasi para penghuni bekas rel yang beberapa waktu lalu menyampaikan aspirasi ke DPRD,” ujar Anam, Rabu (8/3).

Selain menyampaikan aspirasi masyarakat yang sekarang menempati lahan milik PT KAI itu, pihaknya juga melakukan koordinasi terkait kepemilikan tanah tersebut.

Sebelumnya, memang, lanjut Anam, warga yang menempati lahan tersebut untuk hunian hanya kontrak dalam bentuk hak sewa.

“Awalnya perjanjian sewa. Rapat koordinasi ini juga untuk memperjelas status kepemilikan tanah, kejelasan pengaktifan rel KA dan meminta agar tanah tersebut bisa dimiliki masyarakat,” jelasnya.

Alasannya, lanjut Anam, warga yang bermukim dilokasi tersebut sudah terlanjur membangun bangunan secara permanen. Baik itu yang digunakan sebagai bangunan hunian, tempat usaha, fasilitas umum, seperti sekolah maupun tempat ibadah.

“Dasarnya karena masyarakat yang terlanjur bertempat tinggal tersebut membangun bangunan secara permanen,” ungkapnya.(dwi/mcb)

Leave a Comment