Share

Komisi B Sampaikan Tiga Masalah Saat Kunjungi SKK Migas

Bojonegoro (media Center) – Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, mendatangi SKK Migas pada Senin (19/10) lalu untuk membahas beberapa permasalahan di Bojonegoro.

“Ada tiga hal yang kami sampaikan kepada SKK Migas,” ujar Sekretaris Komisi B, Lasuri pada kanalbojonegoro.com.

Dia menyampaikan, masalah pertama terkait kepastian Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Sukowati yang telah dilayangkan oleh BUMD milik Pemkab Bojonegoro, PT BBS sejak September 2015 lalu. Namun hingga kini belum mendapat kepastian.

“Ternyata, SKK Migas tidak memiliki wewenang untuk memberikan kepastian PJBG itu. Wewenangnya milik Kementrian ESDM,” ujarnya.

Tidak hanya terkait PJBG saja, namun, permintaan jatah minyak mentah untuk pembangunan kilang mini juga berada di Kementrian ESDM. Sehingga, Komisi B akan mendatangi Kementrian ESDM untuk meminta jawaban pasti terkait itu.

Rencananya, kilang mini akan dibangun oleh PT BBS dengan menggunakan jatah minyak mentah milik Bojonegoro dari operator lapangan Blok Cepu (EMCL), Pemerintah melalui Pertamina dan Badan Kerjasama Blok Cepu melalui PT. ADS.

“Bulan depan akan mendatangi Kementrian ESDM untuk mendapat jawaban itu,” tandasnya.

Lasuri menyampaikan kepada SKK Migas adanya permasalahan di sumur tua yang belum kunjung terselesaikan. Apalagi, dua bulan lagi kontrak dua paguuyuban segera habis. Hal ini akan merugikan penambang jika tidak ada kepastian legalitas pengelolaan sumur tua.

“Kami minta SKK Migas untuk memfasilitasi permasalahan ini dengan Pertamina EP. Supaya, Pertamina EP membentuk KUD atau BUMD sesuai Permen ESDM No 1 tahun 2008,” pungkasnya.(dwi/*mcb)

Leave a Comment