Share

Komisi C Minta Bupati Suyoto Waspada Ijasah Palsu

Bojonegoro (Media Center) – Maraknya ijazah palsu di kalangan pejabat sekarang ini, membuat Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berupaya memberikan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan dan masyarakat.

Anggota Komisi C, Budi Irawanto, mengatakan, Dinas Pendidikan seharusnya memberikan pengumuman atau petunjuk kepada siswa-siswi kelas III yang akan melanjutkan ke tingkat Perguruan Tinggi (PT) agar membuka website Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (DIKTI).

“Sehingga, siswa tersebut tahu perguruan mana yang akan dituju,” tegasnya.

Politisi asal PDI-P ini mengungkapkan, saat ini banyak ijazah yang asli tetapi palsu dikarenakan latar belakang  Perguruan Tinggi tidak memiliki ijin operasional dari DIKTI dan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT). Salah satu contoh yang terjadi di Universitas Ronggolawe (Unirow), Tuban.

“Kami sangat menyayangkan untuk pendidikan di Bojonegoro sekarang ini,” lanjutnya.

Hal ini dikarenakan, lanjut dia, hampir semuanya pelaku pendidikan di Bojonegoro orang pemerintahan daerah. Dan banyak perguruan tinggi di Bojonegoro yang statusnya tidak jelas artinya tidak terakreditasi oleh BAN-PT.

“Contoh kemarin yang dikelola Pemkab yaitu Akbid, AKN, dan UT,” tukasnya.

Wawan, sapaan akrabnya, menyatakan, salah satu perguruan tinggi milik Pemkab seperti Akademi Kebidanan, telah memasang iklan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Pada saat itu, didalam iklan tertulis terakreditasi dan dalam kurung tertulis BAN-PT. Setelah ditanyakan, ternyata tidak terakreditasi BAN-PT sehingga menjadi sebuah kebohongan publik.

Sedangkan Akademi Komunitas Negeri (AKN) Bojonegoro, lanjut dia, yang konon katanya berstatus negeri, ternyata tidak ada ijinnya.

“Artinya, setelah lulus dan mendapatkan ijasah dan setara dengan D2 itu tidak bisa pindah. Karena aturannya, mahasiswa pindah kalau terdaftar di DIKTI,” tukasnya.

Selanjutnya, tandas dia, Universitas Terbuka (UT), dimana perguruan tinggi ini banyak diikuti oleh mahasiswa yang bekerja di kantoran. Tetapi, realita di lapangan banyak mahasiswa murni yang kuliah di UT. Kalau mahasiswa murni yang kuliah di UT dari sisi persyaratan ada surat keterangan mengajar di SD atau MI mana, itu semua dipalsukan supaya bisa kuliah di UT.

Pihaknya menyatakan, Komisi C mendorong Bupati Suyoto supaya mengawal jajarannya terutama di Dinas Pendidikan supaya menindak tegas oknum-oknum yang bermain dalam hal pendidikan. Jangan sampai, apa yang terjadi di Unirow terjadi di Bojonegoro.

“Jangan sampai masyarakat Bojonegoro dirugikan, sewaktu lulus ternyata ijasahnya tidak berlaku atau dipalsukan,” pungkasnya.(dwi/*mcb)

Leave a Comment