Share

Komisi Informasi Jatim Kunjungi PPID Bojonegoro

Bojonegoro (Media Center) – Rombongan Komisi Informasi dari Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan ke Kabupaten Bojonegoro, Rabu (25/11). Kedatangan tim tersebut dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kusnandaka Tjatur Prasetija yang juga merupakan  Ketua PPID Bojonegoro, rombongan yang dipimpin oleh Isrowi Farida selaku komisioner, menanyakan berbagai hal terkait implementasi PPID di Bojonegoro.

Menurut Isrowi, sebenarnya rombongan KI Jatim telah berada di Bojonegoro sejak sehari sebelumnya berada di Bojonegoro. “Pada dasarnya, Bojonegoro mempunyai nilai lebih dalam mengimplementasikan PPID,” jelasnya. Bahkan, menurut Isrowi, Bojonegoro layak dijadikan sebagai salah satu tujuan study banding untuk PPID Kabupaten lain di Jawa Timur.

Pada tahun ini, titik berat visitasi KI Jawa Timur di Kabupaten/Kota lain adalah pada sarana fisik. “Pada tahun lalu, visitasi lebih pada kelengkapan administrasi, sedangkan tahun ini ditambah pada sarana fisiknya,” jelasnya. Lebih lanjut ia mengakui bahwa PPID di Bojonegoro relatif lebih baik, selain secara administratif dan pelayanannya yang baik, secara fisik PPID di Bojonegoro dianggap telah melakukan langkah terobosan.

“Memang untuk Bojonegoro, kami sediakan tempat tersendiri untuk PPID. Bukan hanya sebagai desk informasi, melainkan terintegrasi dengan layanan lain yang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Kusnandaka. Desk Informasi PPID di Bojonegoro sendiri berada di kawasan Jalan KABP M. Soeroko, yang terintegrasi dengan Media Center Mas Toemapel, keberadaannya sejak tahun 2013 telah menjadi ruang terbuka untuk publik.

Visitasi KI Jatim tersebut juga diamati oleh pemerhati keterbukaan informasi di Bojonegoro, Lulus Harka yang juga anggota Bojonegoro Institute. Menurutnya salah satu yang perlu lebih dioptimalkan untuk implementasi PPID di Bojonegoro khususnya dan di Jawa Timur pada umumnya adalah mengenai sosilisasi keberadaan PPID.

Visitasi KI Jatim tersebut juga diamati oleh pemerhati keterbukaan informasi di Bojonegoro, Lulus Harka, aktifis NGO dari Idfos. Menurutnya salah satu yang perlu lebih dioptimalkan untuk implementasi PPID di Bojonegoro khususnya dan di Jawa Timur pada umumnya adalah mengenai sosilisasi keberadaan dan cara pemanfaatannya di masyarakat. “Selain itu, perlu juga dibentuk sistem yang merangsang optimalisasi keberadaan PPID di tingkat SKPD.

Menanggapi hal itu, pihak KI Jatim menyatakan bahwa pada tahun ini akan diberlakukan siste rangking untuk PPID di tingkat Kabupaten/Kota.

“Diharapkan dengan adanya rangking tersebut, akan memacu implementasi dan pelayanan publik, khususnya untuk PPID,” kata Isrowi.

Senada dengan Isrowi, Kusnandaka juga menyatakan akan menduplikasi program PPID award di KI untuk PPID pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

“Termasuk sistem rangking, sebenarnya sudah mulai kita berlakukan dan resumenya selalu kita publikasikan setiap tahunnya,” pungkas Kusnadaka.(dwi/*mcb)

Leave a Comment