Share

Konsep Natural Resource Fund Untuk Pendapatan Bojonegoro

Bojonegoro (Media Center) – Salah satu sumber pendapatan yang dihasilkan oleh daerah penghasil sumber daya alam adalah dana bagi hasil minyak dan gas bumi yang sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004 dan PP No 55 Tahun 2005.

Asia Pasific Officer Natural Resource Governance Institute (NRGI), Roslita Arsyad, mengatakan, UU No 33 Tahun 2004 tersebut untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan.

Definisinya, lanjut Roslita, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sementara untuk DBH Sumber Daya Alam (SDA), kata dia, adalah bagian yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, pertambangan gas bumi dan panas bumi.

Kasus di Indonesia, lanjut Roslita, adalah adanya hak participating interest (PI) dalam pengelolaan Blok Cepu. Dimana dalam kepemilikan saham yang dibagi antara EMCL sebesar 45%, PT Pertamina 45%, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, 4,48%, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 2,18%, Provinsi Jawa Timur 2,24% dan provinsi Jawa Tengah 1,09%.

“Sehingga, ada potensi dan tantangan pendapatan migas di Bojonegoro,” ujarnya.

Dia menyampaikan, potensinya adalah meningkatnya produksi minyak Blok Cepu dan tantangannya Bojonegoro semakin bergantung pada pendapatan migas.

” Oleh karena itu, perlu adanya konsep dasar natural resource fund,” imbuhnya.

Dari konsep itu, Roslita melanjutkan, ada dua tujuan yakni tujuan dana dan bukan tujuan dana. Dalam hal ini, tujuan dana adalah sebagai tabungan generasi masa depan ketika SDA habis, stabilisasi menghadapi fluktuasi harga SDA, sterilisasi terhadap inflasi, inefisiensi, dan deindustrialisasi. Lain itu, adalah pemanfaatan untuk tujuan khusus serta pengendalian potensi korupsi dan miss manajemen.

Sedangkan untuk bukan tujuan dana, ujar Roslita, merupakan sarana pembiayaan dan investasi sarana pembiayaan dan investasi utama. Karena, untuk ini lebih baik menggunakan instrumen lain yang sudah ada.

” Pemerintah juga harus memperhatikan transparansi dan pengawasannya,” tegasnya.(dwi/*mcb)

Leave a Comment