Share

Korupsi dapat Turunkan Ekonomi

Bojonegoro, Media Center – Praktik korupsi memberikan dampak masif terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi. APBN maupun APBD yang seharusnya untuk alokasi belanja publik menguap, dan tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di hadapan 39 Bupati dan Walikota se Indonesia saat menjadi nara sumber workshop Optimalisasi Managemen Sumber Daya Berbasis Good Governance untuk Peningkatan, Kesejahteraan Daerah di Auditorium Nurcholis Madjid Universitas Paramadina Jakarta, Selasa (25/3/2019).

Workshop ini diselenggarakan KPK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Ford Foundation dan Universitas Paramadina Jakarta.

Alexander Marwata menjelaskan 70 persen korupsi terjadi pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Untuk menghindari itu, alokasi pembelanjaan publik harus didasarkan pada kebutuhan publik, bukan keinginan lembaga- lembaga penyusunan anggaran.

“Oleh karena itu KPK ingin membantu kepala daerah, apa saja yang menghambat Bupati dan Walikota dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya korupsi, pemerintahan berbasis good governance,” ujarnya.

Senada disampaikan Rektor Universitas Paramadina Jakarta, Prof Firmansyah. Menurutnya, praktik korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan kepada pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.

“Korupsi yang tinggi menyebabkan High Cost Operasional,” tegas Prof Firman, panggilan akrabnya.

Diungkapkan, Universitas Paramadina Jakarta sebagai salah satu Universitas yang mewajibkan mata kuliah Anti Korupsi sebanyak dua satuan kredit semester (SKS), dan akan ditingkatkan menjadi tiga SKS.

“Ini sudah kami diterapkan 10 tahun,” tandasnya.

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah hadir dalam workshop tersebut. Dikonfirmasi melalui Kabag Humas dan Protokol Heru Sugiharto mengatakan mendukung apa yang disampaikan KPK dalam meningkatkan sumber daya berbasis Good Governance.

“Ini dapat membangun pemerintahan Bojonegoro yang bersih, produktif dan punya daya saing dengan kamampuan SDM ASN yang mumpuni,” tuturnya di dampingi Kepala Bappeda Nyoman Sudana dan Kepala BPKAD Ibnu Soeyoti.(Dwi)

Leave a Comment