Share

Kota Ramah HAM, Seni Sandur Kini Kerap Tampil di Bojonegoro

Bojonegoro (Media Center) – Kesenian rakyat Sandur dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kini bisa tampil bebas dipelbagai tempat, meski di era Orde Baru, sempat dilarang. Predikat Bojonegoro sebagai Human Right City atau Kota Ramah Hak Asasi Manusia (HAM)  bisa mendorong kesenian rakyat lain untuk tetap bertahan.

Kesenian tradisional Sandur dari group Sandur Kembang Desa, baru saja tampil di halaman Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Jalan Teuku Umar Bojonegoro, Sabtu 21 Mei 2016 lalu. Kesenian rakyat dengan jumlah pemain sekitar 25 orang ini, digelar untuk mengucapkan syukur, usai panen raya tiba. Ceritanya, seputar himbauan soal sosial, lingkungan, seperti melarang menebang hutan, perbuatan baik sesama manusia.

“Untuk kesinambungan hidup,” ujar Kepala Bidang Usaha Seni dan Budaya Disbudpar Bojonegoro, Imam Wahyu, pada Kanalbojonegoro, Jumat (27/5).

Menurutnya, kesenian sandur itu, ibarat teater tradisional. Tokoh utamanya ada lima orang berikut panjak hore (yang memegang musik dan menyanyi). Sedang lima orang tokoh, yaitu Pangsil yang menggambarkan orang kaya dan sombong. Kemudian, ada Petak, Balong dan Cawik (perempuan) dimana tiga orang ini, menggambarkan rakyat biasa dan lugu, dan satu lagi yaitu Germo, atau pengatur lakonnya.

Imam Wahyu mengisahkan, teater tradisional Sandur sempat vakum cukup lama, sekitar 25 tahun lamanya—terutama tahun 1965 hingga tahun 1990-an. Namun tidak dijelaskan soal penyebab kenapa kesenian rakyat ini tidak dipertunjukkan. Dia menyebutkan, di dalam pertunjukan ini, ada seni Jaran Kepang, dimana ada demo orang makan kaca, bakar kemenyan hingga orang kesurupan. ”Ya, orang takut dan tidak berani menampilkan,” ujarnya.

Kesenian ini, lanjutnya, baru tampil setelah dirinya bersama para seniman di Bojonegoro menggagas seni Sandur bisa tampil kembali. Tentunya juga mengubah beberapa tampilan dan juga bahasanya. Akhirnya Sandur bisa kembali tampil di acara Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamala Pancasila (BP-7) di Bojonegoro sekitar tahun 1996.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas), Kusbiyanto mengatakan, bahwa Bojonegoro kini telah mendapatkan status dengan predikat Human Rights City atau sebagai Kota Ramah Hak Asasi Manusia (HAM), oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 11 Desember 2015 lalu. Kabupaten ini termasuk 138 kabupaten/kota—dari total 514 kabupaten/kota di Tanah Air yang dinilai ramah HAM. “Tentu kita menjaga predikat itu,” tegasnya.

Soal kesenian tradisional Sandur, lanjut Kusbiyanto, secara tertulis Pemerintah tidak pernak melarang. Hanya saja kesenian Sandur, diakui jarang tampil sejak tahun 1965 hingga tahun 1990-an. Nasibnya sama dengan kesenian lain, seperti Wayang Potehi, dan lainnya. Menurutnya, pertunjukan kesenian ini menggambarkan kemakmuran karena tampil usai panen raya.

“Tentu, Bojonegoro dengan Kota ramah HAM, tetap menghormati produk kesenian rakyat, karena berisi pesan-pesan moral yang baik,” imbuhnya.(*/mcb)

Leave a Comment