Share

Kunjungi Bojonegoro, Pemkab Gresik Pelajari Perda Konten Lokal

Sebanyak 15 orang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik, datang berkunjung ke Kabupaten Bojonegoro dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding tentang pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan desa pasca terbitnya undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, dana bagi hasil pajak propinsi, Jumat (23/1/2015).

Bojonegoro (Media Center) – Sebanyak 15 orang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik, datang berkunjung ke Kabupaten Bojonegoro dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding tentang pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan desa pasca terbitnya undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, dana bagi hasil pajak propinsi, Jumat (23/1/2015).

Kunjungan tersebut disambut oleh beberapa Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) di ruang Batik Madrim Kantor Pemkab Lantai II. Dalam kunjungan tersebut, Pemkab Bojonegoro membeberkan beberapa langkah strategis menyambut UU desa tersebut.

Ketua Komisi B, DPRD Gresik, Sudjono, menyampaikan, tertarik dengan regulasi yang ada di Bojonegoro dalam menghadapi undang-undang tersebut dan membuat tata kelola keuangan desa menjadi lebih baik. Lain itu juga cara-cara jitu menghindari kasus hukum oleh pemerintah desa.

“Banyak sekali yang ingin kami pelajari disini,” ujarnya.

Dari semua regulasi yang ada, Sudjono merasa tertarik dengan Peraturan Daerah No 23 Tahun 2011 tentang Perda Konten Lokal yang didalamnya ada semangat untuk mendapatkan penghasilan dari retribusi pajak dan lain-lain serta hak-hak daerah.

“Bahkan yang paling menarik di dalam Perda Konten Lokal itu adalah adanya pajak daerah dari investor asing,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Herry Sudjarwo, menyampaikan, untuk mendukung Undang-undang No 6 Tahun 2015 tentang Desa, Pemkab menerbitkan empat Perbub. Sementara pajak daerah dari investor asing juga diatur dalam Perda Konten Lokal dimana 12,5 persen wajib membuka cabang di Bojonegoro.

Menurut Herry, dengan mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau membuka cabang pembayaran NPWP di Bojonegoro secara otomatis daerah akan mendapat bagian pendapatan dari bagi hasil pajak meskipun jumlahnya tidak besar. Namun, selama ini banyak perusahaan besar tidak mau mengurus NPWP di daerah dimana tempatnya membuka cabang sehingga semua pembayaran masuk di Jakarta.(re/**mcb)

Leave a Comment