Share

Kuota Turun, DPRD Bojonegoro Minta Pengawsan Pupuk Diperketat

Bojonegoro, 20/1 (Media Center) – Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, meminta agar tahun 2017 ini semua stakeholder melakukan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di masyarakat.

“Hal ini agar tidak terjadi kelangkaan pupuk, terlebih tahun ini jumlah alokasi menurun,” ujar Sekretaris Komisi B, Lasuri.

Politisi asal Partai Amanah Nasional ini mengimbau agar petugas penyuluh pertanian dan Dinas Pertanian untuk maksimal melakukan pengawasan agar tidak terjadi aksi penimbunan.

“Potensi penimbunan cukup besar, karena bisa jadi dengan alokasi yang tidak sesuai permintaan akan menimbulkan kecurangan,” tegasnya.

Sementara itu, Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Bojonegoro, menyampaikan, alokasi pupuk tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pupuk urea sebanyak 80.257 ton hanya disetujui 49.623 ton.

“Kekurangan sekitar 30.634 ton atau hanya tercukupi 61,83 persen saja,” ujar Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura, Disperta Bojonegoro, Zaenal Fanani, Jumat (20/1).

Pupuk SP36 pada usulan RDKK 40.030 ton hanya disetujui 15.045 ton, atau terdapat kekurangan sebesar 24.985 ton. Usulan pupuk Za dari usulan 38.960 ton hanya 22.161 ton atau hanya tercukupi 56,88 persen saja. Untuk usulan pupuk NPK, dari usulan RDKK 104.518 ton hanya disetujui 35.668 ton sehingga kekurangan 68.850 ton.

Sedangkan usulan Pupuk Petroganik sejumlah 170.198 ton hanya disetujui 26.551 ton, masih kurang 143.647 ton atau hanya tercukupi 15,6 persen.

Oleh karena itu Dinas Pertanian menghimbau kepada para petani untuk melakukan efisiensi penggunaan pupuk. Yakni dengan membuat pupuk organik di rumah masing-masing baik dari limbah pertanian maupun ternak.(dwi/mcb)

Leave a Comment