Share

Lapor ! Warga CPR Bojonegoro Diresahkan Tanggapan Dinas PU

Pasalnya, tanggapan yang diberikan dinilai asal-asalan. Aduan warga tersebut adalah tidak tersedianya fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang seharusnya disediakan oleh pihak pengembang, termasuk diantaranya rumah ibadah.

Bojonegoro (Media Center) – Warga di perumahan Citra Permata Rajekwesi, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Jawa Timur, merasa resah setelah aduannya ke Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) ditanggapi oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bojonegoro.

Pasalnya, tanggapan yang diberikan dinilai asal-asalan. Aduan warga tersebut adalah tidak tersedianya fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang seharusnya disediakan oleh pihak pengembang, termasuk diantaranya rumah ibadah.

“Pihak DPU mengatakan pihak developer bakal menggunakan salah satu rumah untuk dijadikan mushola, padahal rumah itu milik warga,” ujar Prasetiya. Warga yang sebagian besar adalah pegawai dan karyawan tersebut, mengaku telah lama menagih keberadaan sejumlah fasum dan fasos di perumahan yang dikembangkan oleh PT Citra bangun Sejahtera itu.

Namun hingga dua tahun, fasum dan fasos yang dijanjikan tak kunjung menunjukkan bakal disediakan, bahkan sejumlah lahan yang sedianya sebagai lokasi fasum dan fasos justru dijual oleh pengembang.

Keresahan warga makin menjadi saat DPU meralat lokasi yang dijanjikan developer sebagai salah satu fasum dan fasos. “Sudah diralat, sebelumnya di blok A7, tapi kami protes karena itu rumah warga. Anehnya ralat itu kembali menunjuk ke rumah warga lainnya,” ujar warga lainnya.

Warga merasa pihak DPU tidak melakukan tindak lanjut sebagaimana mestinya. Di perumahan itu sendiri, dipastikan tak ada satupun fasum dan fasos sebagaimana diharuskan. “Lampu penerangan jalan, pos keamanan, arena bermain, tempat ibadah dan TPS tidak ada sama sekali. Bahkan jalan dan saluran airpun tak kunjung diselesaikan,” tambahnya.

Warga berharap, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dapat mempertemukan warga perumahan dengan pimpinan pengembang. Karena selama ini, warga merasa hak-haknya diabaikan oleh pengembang. “Apalagi disini ada beberapa pejabat DPU,” tambahnya. (*mcb)

1 Comment on this Post

  1. jangan asal, pak bupati mohon bertindak bagi instansinya yang asal-asalan menjawab…

    Reply

Leave a Comment