Share

Lurug DPRD, PKL Alun-alun Bojonegoro Minta Solusi

Bojonegoro (MediaCenter) – Sebanyak 25 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di dalam Alun-alun Bojonegoro, Jawa Timur, melurug kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada Jumat (21/8) sore.

Kedatangan mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD, Sukur Prianto. Dalam pertemuan singkat tersebut, para PKL harus menunggu selama tiga hari setelah ada koordinasi dengan pemerintah setempat.

“Kami harus melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) untuk mencari jalan keluar terbaik,” kata Sukur.

Sementara itu, Ketua Paguyuban PKL Alun-alun, Rudi Wiyanto, mengatakan, aksi ini mewakili ratusan PKL lainnya yang terancam kehilangan mata pencaharian karena dilarang berjualan di dalam alun-alun.

“Kami menagih janji Bupati, katanya boleh jualan kalau hari Jumat sampai Minggu. Tapi sekarang malah dilarang sama sekali,” katanya di halaman kantor DPRD kepada kanalbojonegoro.com.

Dia mengungkapkan, sudah seminggu ini bersama PKL lainnya tidak berjualan. Sementara belum ada kesepakatan bersama dengan Pemkab Bojonegoro.

“Kami tidak akan demo, tapi minta baik-baik supaya tetap diperbolehkan berjualan lagi,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Satpol PP, Arwan, menegaskan, fungsi alun-alun kota harus kembali seperti semua baik sebagai ruang etrbuka hijau, tempat edukasi masyarakat, maupun upacara kenegaraan.

“Kalau kami membiarkan mereka tetap berjualan dan memenuhi alun-alun, bisa-bisa berubah fungsi jadi pasar,” tandasnya.

Pihaknya mengaku, bersama DKP akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk mencarikan solusi bagi para PKL agar tetap bisa mendapatkan mata pencaharian tanpa melanggar aturan.

“Ya kita tunggu nanti hasilnya, tapi yang jelas kami tidak ada niat buruk dengan larangan ini,” pungkasnya.(dwi/*mcb)

Leave a Comment