Share

Mal Pelayanan Publik, Upaya Bojonegoro Berikan Pelayanan Prima

Bojonegoro, 10/1/2019 (Media Center) – Pemerintah Bojonegoro telah meresmikan Mal Pelayanan Publik yang berada di jalan Veteran, Rabu (9/1/2019). Mal ini digadang-gadang bisa membantu Pemkab Bojonegoro dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

PJ. Kepala Bagian Ortala Mujianto menyampaikan bahwa maksud dari pendirian Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Bojonegoro adalah dalam rangka upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Adapun tujuannya adalah mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai jenis pelayanan dalam satu tempat secara terintegrasi antar layanan serta terjadi sinergitas antar pelayanan yang ada.

“Ruang lingkup pelayanan pada mal pelayanan publik meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah dan serta pelayanan badan usaha milik negara/BUMD,” jelasnya.

Mal pelayanan publik kabupaten Bojonegoro saat ini baru menampung 30 instansi pelayanan baik yang berasal dari pemkab, instansi pusat di daerah, maupun instansi pelayanan lain yang ada di kabupaten bojonegoro dengan jumlah 199 layanan, dengan rincian:
– Instansi lingkup pemda bojonegoro terdiri dari 18 instansi dengan jumlah pelayanan sebanyak 149,
– Instansi pemerintah pusat di kabupaten terdiri dari 4 instansi dengan jumlah layanan sebanyak 16,
– Perbankan terdiri dari 3 bank dengan jumlah layanan sebanyak 8 layanan,
– BPJS terdiri dari 2 unit dengan jumlah layanan sebanyak 13,
– PT. Pos dengan jumlah layanan sebanyak 3,
– PLN dengan jumlah layanan sebanyak 5,
– PDAM dengan jumlah layanan sebanyak 5.

Ia menuturkan, untuk kedepannya, seluruh pelayanan perijinana dan non perijinan yang saat ini masih dilayani di masing-masing OPD akan dialihkan ke mal pelayanan publik secara bertahap.

dalam kesempatan ini, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan bahwa Mal Pelayanan Publik ini sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 maka Pelayanan Publik merupakan salah satu dari delapan Area Perubahan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, adalah dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

“Dimana hal tersebut dimaksudkan adalah adanya perubahan baru terhadap tata cara pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik. Dalam hal pelayanan, Kabupaten Bojonegoro pada dasarnya telah banyak melahirkan berbagai bentuk pelayanan yang semakin memudahkan masyarakat. Namun demikian tidak kemudian menjadikan inovasi baru bentuk pelayanan publik menjadi terhenti. Bahkan kedepan diharapkan semakin banyak inovasi akan terlahir dan benar-benar menjadikan masyarakat semakin puas dengan pelayanan pemerintah,” urai wanita yang akrab disapa Bu Anna ini, menjelaskan.

Ia mengatakan bahwa mal ini ini merupakan bentuk layanan publik yang outputnya adalah layanan masyarakat dalam satu wadah. Untuk itu harapanya bagi petugas terus kembangkan dan dekatkan layanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, nyaman dan aman karena hal tersebut bentuk pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat.
(*lya/mcb)

Leave a Comment