Share

MenPAN-RB Anjurkan Daerah Belajar OGP Ke Bojonegoro

Bojonegoro, 20/10 (Media Center) – Open Governance atau Pemerintahan terbuka yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kini menjadi ciri khas pemerintah kedepan. Selain karena koneksi lebih cepat, arah pembangunan juga diketahui oleh masyarakat, sehingga semua stakeholder yang terkait dengan anggaran merasa ikut memiliki.

Hal inilah yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (MenPAN – RB), Asman Abnur saat menjadi pembicara dalam diskusi panel pada Festival Open Government Partnership (OGP) di gedung pemkab Bojonegoro, Rabu (19/10).

“Jika keterbukaan sudah menjadi kebutuhan dan kebiasaan rakyat, maka tidak akan ada lagi penyelewengan yang dilakukan aparatur sipil negara,” ucapnya di hadapan peserta diskusi panel.

Ia menjelaskan, dengan adanya sistem e-government yang menunjukkan anggaran dan target capaiannya, pemkab bisa melihat apa saja hal yang harus dievaluasi. Asman mencontohkan, bagimana caranya membuat produktifitas petani naik, kemudian dibantu dengan benih, pupuk, dan berapa anggarannya kemudian terukur hasilnya.

“Setelah kita bantu kira-kira naik nggak produktifitasnya? Kalau nggak berarti ada yang salah. Nah, koreksinya akan ketahuan melalui sistem itu,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, apa yang dilakukan Bojonegoro sekarang ini menjadi model yang akan diterapkan secara nasional. Karena itu, sistem aplikasi yang sudah dibuat ini harus diperkuat dan dijaga dengan baik agar tidak dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh pihak-pihak lain.

Untuk itu Asman Abdur akan meminta kepada semua daerah di Indonesia untuk datang belajar ke Bojonegoro terkait OGP. “Belajar bukan studi banding,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan Kementerian PPN Bappenas Rizky Ferianto. Menurut dia, Bojonegoro telah lebih dulu menerapkan keterbukaan. Karena itu pihaknya akan menduplikasi aplikasi-aplikasi yang ada di Bojonegoro untuk diterapkan di pusat.

“Sesuai instruksi bapak Presiden, kalau ada daerah yang bagus dalam menjalankan pemerintahan langsung disebar luaskan,” sambung Rizki.

Dalam diskusi panel ini juga tampil sebagai pembicara antara lain Direktur Aparatur Sipil Negara Kementerian PPN Bappenas Raden Siliwanti, Staf Kepresidenan RI Januar Nugroho dan Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyawati.(dwi/mcb)

Leave a Comment