Share

Minimalisir Pungli, Kemenag Bojonegoro Terapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bojonegoro, Media Center – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, Jawa Timur, telah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar.

Menurut Kepala Kemenag Bojonegoro, M Syamsuri, saat ini Kantor Kemenag Bojonegoro berupaya mendapatkan Predikat Cona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Untuk meraih predikat tersebut, kantor yang beralamat di Jalan Patimura Bojonegoro itu saat ini menggunakan moto PRIMA dalam pelayanan publik.

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi saber pungli ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang prima dan bersih dari KKN, khususnya di lingkungan Kemenag” ujarnya Syamsuri, saat sosialisasi Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Kabupaten Bojonegoro, pada Selasa (10/09/2019).

Ketua UPP Saber Pungli Kabupaten Bojonegoro, Kompol Achmad Fauzy menuturkan UPP Saber Pungli ini terbentuk merupakan anat dari Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 87 tahun 2016, tentang Pembentukan Saber Pungli.

“Dengan adanya saber pungli tersebut diharapkan adanya perubahan pelayanan publik yang bersih dan melayani yang sifatnya meminimalisis, mencegah maupun menghilangkan budaya pungli,” kata Kompol Achmad Fauzy.

Menurut pria yang menjabat Wakil Kepala Polres Bojonegoro ini, UPP Saber Pungli Kabupaten Bojonegoro bukan hanya terdiri dari anggota kepolisan, melainkan terdiri dari muti instansi, antara lain dari Kejaksaan, Inspektorat, POM TINI, Kodim, Bag Hukum Pemkab Bojonegoro, Satpol PP dan beberapa instansi lainnya. Sementara, dalam UPP Saber Pungli tersebut terdapat Pokja Intelejen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi

“Saat ini UPP Saber Pungli Bojonegoro baru melakukan kegiatan yang dititik beratkan kegiatan preventif, dalam bentuk kegiatan yang banyak pada upaya pencegahan atau meminimalisir terjadinya pungli,” tandasnya.

Pada kesempatan yanng sama, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Pemkab Bojonegoro, Faisol Ahmadi menambahkan, di Kabupaten Boionegero ini ada beberapa instansi pemerintah yang rawan terjadi praktik pungli dalam pelayanan publiknya. Antara lain terkait perijinan, unit layanan kependudukan dan catatan sipil, kepegawaian, penyedia barang dan jasa, hesehatan, dan masih banyak yang lainnya.

“Satuan tugas sapu bersih pungli mempunyai wewenang secara garis besar membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik atau kementerian atau lembaga dan kepala pemerintahan daerah,” tegas Faisol, sapaan akrabnya.

Faisol menegaskan, sosialisasi tersebut sebagai upaya pencegahan dan meminimalisir terjadinya pungli dalam hal pelayanan kepada masyarakat atau publik. Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk malakukan silaturahmi, khusunya di lingkungan penyelenggara pemerintahan di Bojonegoro.

“Diharpkan natinya dapat bersama sama menyelamatlan diri kita sendiri, orang lain dan sistem pemrintahan, agar tidak terjadi lagi budaya pungli. Karena pungli merupakan penyakit yang tidak ada obatnya, kecuali nantinya sudah masuk di lembaga permasyarakatan,” kata Faisol Ahmadi di akhir sambutannya.

Sosialisaai digelar di Gedung Kantor Kemnterian Agama. Diikuti kurang lebih 90 orang peserta yang terdiri dari ASN di lingkunang Kantor Kemenag Bojonegoro, Kepala KUA se Kabupaten Bojonegoro, Kepala Sekolah dan Bendahara MIN, MTSN dan MAN se Kabupaten Bojonegoro.

Di akhir acara, dilaksanakan deklarasi Stop Pungli dan foto bersama, peserta sosialisasi di lingkunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.

Sebelumnya, UPP Saber Pungli Bojonegoro telah melaksanakan sosialisasi kepada Anggota Polres Bojonegoro, Kantor Kecamatan Kedungadem Bojonegoro, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Bojonegoro dan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.(Rin/Dwi)

Leave a Comment