Share

Minta Kementrian ESDM Moratorium Sumur Tua

Bojonegoro (Media Center) – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, meminta kepada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan moratorium kepada pemilik Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) sumur tua Pertamina EP Asset IV.

“Kami minta adanya moratorium ini karena masih banyak permasalahan di sumur tua,” kata anggota Komisi D, Mochlisin Affan, Sabtu (28/11).

Permasalahan yang paling krusial adalah adanya kesenjangan sosial di lapisan masyarakat yang tinggal di sekitar sumur tua. Bahkan, sebagian besar juga bekerja sebagai penambang.

“Kita juga minta Kementrian ESDM melakukan investigasi di sumur tua, siapa yang bermain dan menerima manfaat,” ujarnya.

Selama ini, DPRD mempertanyakan kenapa Bojonegoro hanya menerima dana bagi hasil minyak dari sumur tua yang jumlahnya sangat sedikit. Padahal, dampak dari kegiatan di sumur tua adalah masyarakat sekitar.

“Harusnya pemerintah pusat bersinergi dengan pemkab untuk membangun infrastruktur dan kesejahteraan sosial,” tukasnya.

Tidak itu saja, program Corporate Sosial Responbility (CSR) atau tanggung jawab perusahaan selama ini dianggap kurang meskipun sifatnya sukarela. Sehingga, masih banyak penambang liar yang menguasai sumur-sumur milik Pertamina EP Asset IV.

“Akhirnya ribut-ribut ketika KSO milik Pertamina EP Asset IV masuk, dan mengambil alih sumur,” tandasnya.

“Namun, jawaban yang kami terima dari Kementrian ESDM menunggu revisi Permen No 1 Tahun 2008,” pungkasnya.(dwi/*mcb)

Leave a Comment