Share

Optimisme Sensus Penduduk 2020 di Tengah Isu Komersialisasi Data Pribadi

Sesuai dengan siklus kegiatan Sensus di Indonesia, setiap tahun yang berakhiran dengan angka 0 (nol) akan dilaksanakan Sensus Penduduk. Tahun depan, 2020, adalah pelaksanaan Sensus Penduduk yang ke-7. Kali pertama Pemerintah Indonesia mengadakan Sensus Penduduk pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan tahun 2010. Sebelumnya, pelaksanaan Sensus Penduduk diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1920 dan tahun 1930.

Menuju 1(satu) Data Kependudukan Indonesia
Output secara garis besar dari Sensus Penduduk antara lain akan menampilkan jumlah penduduk, komposisi, distribusi, dan karakteristik dari penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Turunan yang lebih rinci dapat menghasilkan data keterbandingan laki-laki dan perempuan (sex ratio), kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan rasio ketergantungan (dependency ratio), dan lain sebagainya.

Dalam mewujudkan 1(satu) data kependudukan, sebagai perwujudan kegiatan konkrit dari Perpres. No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, terdapat pembaharuan metodologi Sensus Penduduk tahun 2020 dimana sebelumnya menggunakan metodologi sensus door-to-door kini menggunakan metode kombinasi (combined method) yakni Verifikasi Data Base Dukcapil (Kemendagri), Sensus Penduduk Online dan Pencacahan Lapangan (Sensus Penduduk Wawancara).

Komersialisasi Data Kependudukan
Dengan semangat Peraturan Presiden tersebut untuk menuju 1(satu) data kependudukan serta peningkatan responsibilitas masyarakat, tiba-tiba dikejutkan dengan viralnya sebuah unggahan di medsos tentang penjualan data kependudukan, KTP dan KK. Sebenarnya sindikat jual beli data KTP dan KK terselubung ini bukan hal yang baru. Banyak sudah yang memanfaatkan data KTP/ KK melalui data seperti registrasi transaksi online maupun registrasi simcard HP. Imbasnya adalah sering munculnya penawaran melalui SMS / wall medsos atas nama asuransi, perbankan, penerimaan hadiah dan segala macam promo yang kalau tidak waspada dapat menjerumuskan masyarakat.

Belum lagi sebelumnya heboh tentang penyalahgunaan data pengguna facebook oleh Cambridge Analytica untuk kepentingan politik. Dan yang terbaru adalah skandal yang diungkap perusahaan sekuriti Rusia, Kaspersky, tentang perdagangan data penumpang maskapai anak perusahaan Lion Group.
Sebagai masyarakat yang cinta data dan peduli pembangunan bangsa, tentu sangat berharap akan hasil/output yang optimal dari seluruh program Pemerintah termasuk Sensus Penduduk 2020. Di sisi yang lain, kekhawatiran penyalahgunaan data-data pribadi menjadi pertimbangan untuk ‘aware’ dan ‘wellcome’ terhadap program atau kegiatan yang berkaitan dengan sensus data pribadi.

Sebagai penyelenggara dan pelaksana kegiatan Sensus Penduduk, BPS menjamin kerahasiaan semua data yang disampaikan masyarakat. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 menjelaskan bahwa penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden. Data yang akan di-publish adalah data agregat, bukan data individu. Dalam melakukan sensus tersebut, BPS melaksanakan tiga prinsip dasar ABC, yaitu accurate (akurat), benchmark (tolok ukur), dan comprehensive (menyeluruh), dengan kata lain data Sensus Penduduk 2020 harus akurat sehingga bisa dijadikan sebagai tolok ukur karena memiliki cakupan yang komprehensif.

Sensus Penduduk dan Manfaatnya
Metode kombinasi mengharapkan kerelaan semua lapisan masyarakat untuk mendaftarkan sendiri data pribadi dan keluarganya, terutama bagi masyarakat milenial atau pengguna smartphone/tablet/PC/notebook proaktif melalui aplikasi website : sensus.bps.go.id. Hal ini sebagai solusi yang kurang berkenan untuk menginformasikan data pribadi ke Petugas Statistik/Sensus, serta adanya responden burden karena kurang mengetahui ataupun merasakan manfaat langsung dari data yang akan dikumpulkan, sehingga masih sering ditemukan adanya responden yang “Jenuh”, “Jengah”,”Bosan” dan bahkan menolak untuk didata. Begitu juga dengan masyarakat yang mobile, workload kerjanya yang super padat sehingga sulit untuk ditemui petugas. Mereka akan lebih leluasa mengisi datanya sendiri melalui SP Online. Dalam melakukan sensus tersebut, BPS melaksanakan tiga prinsip dasar ABC, yaitu accurate (akurat), benchmark (tolok ukur), dan comprehensive (menyeluruh), dengan kata lain data Sensus Penduduk 2020 harus akurat sehingga bisa dijadikan sebagai tolok ukur karena memiliki cakupan yang komprehensif.

BPS berharap kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga negara akan memiliki data karakteristik demografi lengkap dan terkini. Keberadaan data ini menjadi penting dan strategis karena data tersebut akan menjadi acuan utama pemerintah dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan khususnya terkait sumber daya manusia. Juga dapat memberikan gambaran mengenai keefektivan program pengendalian kependudukan melalui trend pertumbuhan penduduk.
Selain sebagai bahan evaluasi pembangunan sektor kependudukan, satu manfaat langsung dari Sensus Penduduk adalah sebagai alokator dalam penentuan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Jika data yang dihasilkan BPS tidak akurat dan berkualitas tentu akan berimbas pada tidak meratanya pembangunan.

Data strategis BPS lainnya yang digunakan untuk alokator DAU adalah Indeks Kemahalan Konstuksi (IKK), tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dua data terakhir ketersediaannya sangat dipengaruhi hasil Sensus Penduduk. IPM dan Tingkat Kemiskinan dihasilkan dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), di mana frame pembentuk kerangka sampel Susenas adalah Sensus Penduduk.
Keberhasilan SP2020 sangat ditentukan oleh peran dan partisapasi semua elemen bangsa. Betapa tidak, amanah amat besar yang diemban ini harus mendatangi semua bangunan sensus/ rumah penduduk yang belum mengisi sensus mandiri secara online. Selaku warga negara yang baik hendaknya kita tidak membiarkan BPS bekerja sendirian menjalankan tugas mulia ini. Mari kita bantu menyediakan data kependudukan yang berkualitas, dengan mengisi secara mandiri sensus online maupun menyiapkan data dasar pribadi (KTP/KK) untuk didata oleh Petugas Sensus, sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Pastikan Anda menyukseskan SP2020, Mencatat Indonesia.!!

Penulis : Abu Amar, S.Si, M.Si
BPS Kab. Bojonegoro

Leave a Comment