Share

Partisipasi Masyarakat Diharapkan Bisa Tekan Praktik Money Politics

Bojonegoro, Media Center – Kejaksaan Negeri (Kejari), Polres, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bojonegoro terus mengoptimalkan Satgas Money Politics. Dengan satgas gabungan itu diharapkan bisa memberantas politik uang menjelang Pemilu 2019 mendatang. Selain peran petugas, masyarakat juga diminta aktif ikut memerangi praktik politik uang.

Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Jawa Timur menyatakan berdasarkan pengalaman Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 lalu, belum ada kasus money politics (politik uang) yang terungkap.

“Kalau Pilbup dulu, belum ada ya tangkapan kasus money politics,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dekri Hermawan, kepada KanalBojonegoro, Sabtu (6/4/2019).

Disinggung maraknya Money Politics yang menjadi kebiasaan masyarakat jelang Pemilu, Dekri mengaku tidak bisa memprosesnya jika sekedar informasi saja. Untuk menjerat pelaku money politic harus memenuhi unsur dua diantaranya adalah adanya bukti dan dua saksi.

“Kami sangat berharap partisipasi masyarakat untuk mau melapor jika ada money politics dengan tujuan memenangkan salah satu paslon atau caleg,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bojonegoro, M Zaenuri, mengatakan, pembentukan satgas Money Politics ynag dilaunching pada Kamis (4/4/2019) lalu ini diharapkan bisa diketahui masyarakat luas dan menjadi peringatan terhadap pihak-pihak yang ingin berbuat curang di pilkada serentak nanti.

“Kami berharap, agar Pilkada nanti hasil demokrasi yang berkualitas tanpa ada Money Politics,” tegasnya.(Rin/NN)

Leave a Comment