Share

Pemkab Awasi Pembangunan Pasar Desa Ngampel

Bojonegoro (Media Center) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengaku akan mengawasi pembangunan pasar desa Ngampel, di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, karena dianggap melanggar kesepakatan bersama.

“Sesuai kesepakatan bersama, Pemdes tidak akan melakukan aktivitas apapun sebelum perizinan dituntaskan,” tegas Ketua DPRD Sukur Priyanto, Kamis (19/11).

Pelanggaran tersebut dibuktikan pada saat DPRD dan Pemkab Bojonegoro melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu (18/11) kemarin. Nampak beberapa tiang pancang terpasang di sudut lahan dan beberapa beton yang tersusun rapi.

“Saya yakin sekali, bahwa ada kegiatan di sini. Kalau begini namanya penyerobotan aset negara,” tukasnya.

Terlebih, mitra Pemdes yakni PT Teguh telah menerima uang muka atau DP untuk pembelian rumah dan toko. Padahal hal itu tidak diperbolehkan.

“Kami hanya berharap, tidak ada masyarakat yaang dirugikan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan, Supi Hariono, mempertanyakan adanya perjanjian antara kedua belah pihak yakni Pemdes dan pihak ketiga yang sudah ada ditangan Kades. Padahal, seharusnya draft tersebut harus melalui kajian terlebih dahulu.

“Terlebih di dalam aturan itu, tidak diperbolehkan berbentuk rumah dan toko (ruko), tapi gambar yang ditunjukkan berupa toko,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Ngampel, Pujianto, mengelak dikatakan melanggar kesepakatan. Karena tiang pancang yang dipasang hanya percobaan saja.

“Masalah izin tinggal satu berkas yang kurang, dan segera kami lengkapi,” pungkasnya.(dwi/*mcb)

Leave a Comment