Share

Pemkab Bojonegoro Akan Koordinasikan Penghentian Pembangunan Jalan

Bojonegoro (Media Center) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, akan mengkoordinasikan dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perhutani terkait penghentian pembangunan dan perbaikan akses jalan kawasan hutan menuju obyek wisata Waduk Pacal, di Kecamatan Temayang.

“Pemkab akan mengkomunikasikan dengan KPH Perhutani Bojonegoro yang menghentikan pembangunan akses jalan menuju Waduk Pacal, beberapa waktu lalu,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro Hari Kristianto, Jumat (4/9).

Menurut dia, pemkab yang diwakili Bupati Bojonegoro Suyoto telah menandatangani nota kesepahaman dengan Perhutani Pusat soal pemanfaatan tanah kawasan hutan.

Di dalam nota kesepahaman itu, menurut dia, disepakati pemanfaatan kawasan hutan bisa dilakukan untuk pengembangan tanaman pangan, obat-obatan, tanaman energi, dan peternakan Selain itu, juga membangun sarana dan prasarana umum, seperti pembangunan akses jalan dan pemasangan jaringan listrik.

Bahkan, dari keterangan yang diperoleh, pemkab juga sudah menandatangani nota kesepahaman bersama Pertamina Foundation terkait pengembangan kawasan wana wisata Dander di Kecamatan Dander, yang sebagian besar memanfaatkan tanah Perhutani.

Sesuai kesepakatan antara pemkab dan Pertamina Foundation bahwa wana wisata Dander, akan dikembangkan menjadi kebun raya, dengan alokasi anggaran masing-masing pihak Rp7 miliar.

Bupati Bojonegoro Suyoto, sebelumnya dengan jajarannya mengelar rapat terkait penghentian pembangunan jalan sepanjang 1.800 meter dan pemasangan jaringan listrik di kawasan obyek wisata oleh petugas KPH Perhutani Bojonegoro.

Ia menjelaskan pembangunan akses jalan menuju Waduk Pacal juga pemasangan jaringan listrik di obyek wisata Kahyangan Api di Kecamatan Ngasem, sesuai usulan masyarakat.

“Pemkab membangun jalan rusak di kawasan hutan, karena memenuhi permintaan masyarakat,” katanya, menegaskan.

Menurut dia, pembangunan jalan menuju obyek wisata, akan membawa pengaruh meningkatnya perekonomian masyarakat, yang berada di sekitar lokasi obyek wisata.

Selain juga kalau jalan menjadi baik, maka akan banyak masyarakat, yang memanfaatkan, sehingga bisa mencegah penjarahan kayu jati.

“Soal usulan masyarakat yang meminta pemkab melarang Perhutani melewati jalan yang menjadi kewenangan pemkab, tidak kami tanggapi,” ujarnya. (sa/mcb)

Leave a Comment