Share

Pemkab Bojonegoro Beberkan Permasalah Pembayaran Proyek

Bojonegoro, 9/1/2019 (Media Center) – Menanggapi aksi unjuk rasa kontraktor yang digelar Selasa (8/1/2019) kemarin, Kepala BPKAD Bojonegoro, Ibnu Soeyeoti, mengatakan, pembayaran pajak diawal proyek ini dikarenakan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya pembayaran pajak yang dibayarkan pada tahun berikutnya.

“Jadi kita terapkan pajak pada tahun berkenaan agar tidak menjadi temuan BPK,” ujarnya.

Sedangkan alasan tidak terbayarnya pekerjaan di dua OPD dikarenakan pengajuan berkas pembayaran berupa SPP dan SPM dari rekanan banyak yang menumpuk pada akhir tahun.

“Sehingga ada sistem yang kami tidak bisa meng-conect kan karena melampaui batas yang ditentukan,” tandas pria asal Pulau Dewata, Bali ini.

Padahal, pihaknya telah memberikan surat edaran Bupati untuk penyerahan berkas paling lambat tanggal 21 Desember sampai adanya toleransi hingga 31 desember 2018.

“Ada beberapa yang tidak bisa kami proses karena penyerapan yang bertumpuk-tumpuk di akhir tahun,” tegasnya.

Untuk proses pembayaran selanjutnya di tahun 2019, Ibnu mengaku akan membicarakan dengan tim sehingga tidak terjadi insiden seperti ini dan menimbulkan permasalahan.

Terpisah, Bupati Anna Muawanah, menyampaikan, jika masih mempelajari permasalahan seperti ini yang terjadi sejak lama. Terlebih, pihaknya baru bekerja selama tiga bulan.

“Itu kan ada pekerjaan di APBD induk, jadi sebelum saya menjabat dan ada pula di APBD Perubahan, tandas Anna usai audiensi kepada awak media.

Kedepan, pihaknya akan memperbaiki sistem, mekanisme, dan lain sebagainya. Terlebih, banyak sekali berkas pencairan yang diajukan pada akhir tahun. Artinya, waktu pengajuan dengan pencairan anggaran sangat mepet.

“Saya rasa, siapapun tidak akan mampu menyelesaikan hal itu dalam satu hari,” tambah wanita berhijab ini.

Kedepan, Pemkab Bojonegoro akan mengikuti aturan yakni sebelum 15 Desember untuk pengajuan pencairan. Sehingga, Pemkab memiliki waktu 2 minggu melakukan pelaksanaan tata kelola sehingga bisa terbayar dengan baik dan tidak seperti ini lagi.

“Kedepan, kami akan rapat dengan TPAD kemudian minta opini hukum kapan kita akan lakukan pembayaran. Kalau uangnya sih ada,” kata wanita asal Tuban.

Selain itu, dari laporan OPD terkait ada beberapa rekanan yang belum menyelesaikan pekerjaan 100 persen. Tapi, apakah tetap bisa dibayar atau tidak akan melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu.(*dwi/mcb)

Leave a Comment