Share

Pemkab Bojonegoro Belum Bisa Tarik Pajak Hajatan

Bojonegoro (Media Center) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, belum bisa mengenakan pajak makanan di acara hajatan, karena terbentur dengan masalah teknis memperoleh data besarnya biaya yang dikeluarkan masyarakat dalam membeli makanan.

“Kami terbentur masalah teknis memperoleh data besarnya biaya yang dikeluarkan masyarakat yang membeli makanan kepada penjual jasa makanan di acara hajatan, misalnya, acara pengantin,” kata Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Bojonegoro Dilli Tri Wibowo, Sabtu (19/12).

Ia mengemukakan kurang pada tempatnya apabila petugas menanyakan kepada warga yang memiliki hajatan terkait biaya yang dikeluarkan untuk membeli makanan.

“Ini terkait dengan adat ketimuran,” ucapnya, menegaskan.

Apalagi, menurut dia, sistem pengenaan pajak di Indonesia yaitu “self assessment” merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri.

“Wajib pajak sekaligus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang,” jelas dia.

Meski demikian, katanya, perolehan pajak restoran dan katering, pada 2015, mencapai Rp4 miliar lebih, lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar Rp3 miliar.

“Meningkatnya perolehan pajak restoran dan katering itu menunjukkan perekonomian masyarakat meningkat,” tuturnya.

Sesuai data, katanya, pajak restoran dan daerah itu, diperoleh dari 18 restoran, ditambah 42 warung dan depot.

Selain itu, lanjut dia, juga ratusan katering, dengan omzet terbesar yang melayani makanan para pekerja proyek minyak Blok Cepu di Kecamatan Gayam, antara lain, PT Banyuurip, Patra S, juga lainnya.

“Penarikan pajak ke Jakarta, sebab katering yang melayani pekerja proyek Blok Cepu kantor pusatnya di Jakarta,” jelas dia.

Menurut dia, pengenaan pajak makanan di restoran dan katering itu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Di dalam perda itu, lanjutnya, pembeli makanan di restoran atau di katering dikenai pajak sebesar 10 persen dari harga makanan yang dibeli.

“Kalau proyek minyak Blok Cepu berakhir jelas perolehan pajak restoran dan katering akan menurun. Tapi, kalau proyek pengembangan lapangan gas Jambaran-Tiung Biru (TBR) dimulai awal 2016, yang perolehan pajaknya bisa bertahan,” paparnya. (*/mcb)

Leave a Comment