Share

Pemkab Bojonegoro Gelar Rakor Pemberantasan Korupsi

Bojonegoro, 24/8 (Media Center) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan rapat koordinasi terkait rencana aksi daerah pemberantasan korupsi di lantai 6 Productive room kantor setempat, pada Kamis (24/8/2017). Tampak hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Soehadi Moelyono, Asisten III Bidang Administrasi Umum Yayan Rohman, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujdukan komitmen penyelenggaraan pemerintah yang bersih, akuntabel dan transparan. Sehingga, pemerintahan yang bersih benar-benar diimplementasikan di Kabupaten Bojonegoro.

Bagian Divisi Pencegahan KPK, Herryudin, mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan dalam tata pemerintahan di Bojonegoro, salah satunya kedisiplinan.

“Jadi, semua aparatur pemerintahan harus menggunakan absensi dengan sistem finger print dan dilakukan pada pagi, siang dan sore hari,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, masing-masing OPD harus sudah menggunakan aplikasi yang mudah diakses masyarakat. Seperti misalnya dalam proses perizinan.

“Sehingga, masyarakat bisa tahu sampai mana dia mengurus izin usahanya. Jangan sampai ada permainan dalam kepengurusan izin,” tukasnya.

Menjawab hal tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Kamidin, menegaskan, pihaknya sudah menggunakan aplikasi IT dalam kepengurusan izin meski bersifat internal.

“Tahun 2018 mendatang kita sudah siap untuk membuka data melalui aplikasi tersebut,” tandasnya.

Meski demikian, dalam mengurus izin, tidak ada yang ditutup-tutupi mulai dari proses awal hingga penerbitan izin. Semua dilakukan secara transparan.

Sementara itu, Kepala Bidang E Government Dinas Komunikasi dan Informatika, Alit Saksama, memaparkan konsep-konsep keterbukaan di Bojonegoro. Seperti aplikasi dengan nama “SIAP LAPOR” yaitu sebuah Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang terhubung dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Melalui aplikasi yang disedikan ini, banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk menyampaikan aspirasi, mengadukan berbagai permasalahan yang ada, memberi saran juga mengkritik.

“Semua laporan yang masuk di layanan online memperoleh tanggapan. Karena jika tidak segera ditanggapi maka SKPD yang bersangkutan akan ada tandanya merah. Jika sudah ditanggapi akan ada tandanya hijau,” pungkasnya.(*dwi/mcb)

Leave a Comment