Share

Pemkab Bojonegoro Gunakan Resi Gudang Untuk Stabilkan Harga

Bojonegoro, 5/12 (Media Center) – Bupati Bojonegoro Anna Muawanah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Gudang Komoditi Sistem Resi Gudang di Desa Ngraseh, Kecamatan Dander, Kamis (5/12/2018). Kunjungan ini dilakukan lantaran Pemkab setempat ingin memaksimalkan kembali peran Resi Gudang untuk menstabilkan harga gabah guna membantu petani saat panen raya.

Bupati Bojonegoro menjelaskan keberadaan resi gudang ini sesuai amanat Undang-undang No.9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.6 Tahun 2006 tentang Resi Sitem Gudang.

“Tujuannya memperkuat daya tawar-menawar petani serta menciptakan efisiensi di dunia agrobisnis, karena petani bisa menunda penjualan komoditinya setelah panen sambil menunggu harga membaik kembali,” jelasnya pada kanalbojonegoro.com.

Resi Gudang ini, imbuhnya, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menstabilkan harga komoditas agribisnis. Sesuai laporan yang dia terima, Resi Gudang ini dibangun melalui anggaran dana alokasi khusus (DAK) tahun 2012 dan selesai pada 2014. Namun sampai sekarang belum beroperasi secara maksimal.

Oleh karena itu, lanjut wanita yang akrab disapa Bu Anna ini, dari hasil sidak akan dibahas bersama kendala-kendala yang dihadapi dalam pengoperasikan resi gudang selama ini. Pembahasan akan dilakukan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, BUMD, Bulog dan pihak swasta.

Dengan begitu kedepan dapat dilakukan perencanaan secara matang untuk penganggaran tahun berikutnya agar resi gudang ini bisa beroperasi secara maksimal baik dari sisi pergudangannya maupun dukungan peralatannya.

Sebab untuk gudangnya, lanjut Bu Anna, sangat representatif. Namun mesin pengolahannya yang perlu dimoderenisasi.

“Kedepan resi gudang ini akan kita maksimalkan pengoperasiannya. Karena ini sesuai salah satu visi misi kami untuk menstabilkan harga sektor pertanian,” tegasnya.

Untuk pengelolaan resi gudang kedepan, Bu Anna menyatakan akan melakukan kajian secara mendalam agar tidak ada persoalan hukum dikemudian hari setelah resi gudang ini diserahkan ke pihak lain.

“Pengelolaan kita pikir belakang. Yang penting ini harus dioperasikan maksimal. Karena pemerintah itu bukan lembaga nirlaba. Tetapi tugas pemerintah hanya membuat kebijakan dan payung hukum,” pungkasnya. (*lya/mcb)

Leave a Comment