Share

Pemkab Bojonegoro Integrasikan Jamkesda ke BPJS Kesehatan

Bojonegoro, 23/6 (Media Center) – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui program penerima bantuan iuran (PBI) bisa menghemat APBD sebesar Rp33.311.790.027.

Efisiensi ini berdasarkan hasil penghitungan serapan anggaran Jamkesda tahun 2017 sebesar Rp65.628.078.027 dari alokasi yang disediakan dalam APBD sebesar Rp68.427.233.191.

Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Bojonegoro, Heru Sugiharto, menjelaskan migrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan ini dalam rangka melaksanakan Program Nawacita Presiden RI Joko Widodo sebagaimana amanat undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional, berikut pelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013, yang diubah dengan peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013, dan peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan yang pada intinya menyatakan bahwa penduduk yang belum masuk sebagai peserta jaminan kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS kesehatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Berdasarkan Inpres Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang pada intinya mengintruksikan kepada Bupati dan Walikota untuk memastikan seluruh penduduknya menjadi peserta BPJS Kesehatan dalam waktu sampai dengan 31 Desember 2018.

Adapun integrasi pengelolaan Jamkesda dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro, ke BPJS Kesehatan dilaksanakan dalam rangka menigkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin, karena dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Kesehatan masyarakat miskin dapat berobat atau mendapat fasilitas pelayanan kesehatan dimanapum berada di Indonesia.

“Tidak hanya terbatas di wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana Jamkesda,” tegas Heru saat jumpa pers di rumah dinas Pj Bupati, Jumat (22/6)

Dijelaskan, berdasarkan basis data terpadu, masyarakat miskin di Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 sebanyak 525.255 jiwa., sedangkan masyarakat yang mendapatkan KIS dari pemerintah Pusat per 1 Juni 2018 sebanyak 296. 841 jiwa. Masyarakat miskin yang belum mendapatkan KIS, lanjutnya, mendapatkan kartu Jamkesda sebanyak 163.190 jiwa.

“Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan data pemegang jaminan kesehatan melebihi data masyarakat miskin yang ada,” terangnya.

Diungkapkan, dari dana Jamkesda tahun 2017 yang tersedia di APBD sebesar Rp 68.427.233.191, terserap sebesar Rp 65.628.078.027, yang digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan di 3 RSUD sebesar Rp 53.883.326.603. Rimciannya, untuk pelayanan rawat jalan 33.507 jiwa dan rawat inap 9.046 jiwa, pembiayan pelayanan kesehatan di puskesmas sebesar Rp11.744.751.424.

Menurut mantan Camat Margomulyo ini, berdasarkan hasil verifikasi 10.000 dari 163.190 jiwa peserta Jamkesda yang lolos hanya sebesar 7.496 jiwa (74,96 %), dan hasil verifikasi 13.201 dari 163.190 jiwa peserta Jamkesda yang lolos sebesar 9.048 jiwa (68,54%).

“Rata-rata hasil verifikasi yang lolos adalah 71,75%. Ini dikarenakan ada yang meniggal dunia, pindah tempat ke Kabupaten atau Kota lain, menjadi peserta BPJS mandiri dan sudah memiliki KIS PBI Pusat,” jelasnya.

Berdasarkan verifikasi tersebut, lanjut dia, maka peserta Jamkesda yang akan diintergrasikan adalah 71,75% X 163.190 jiwa sama dengan 117.088 jiwa, sehingga dibutuhkan dana untuk membayar premi ke BPJS sebesar Rp32.316.288.000 atau 117.088 jiwa X Rp23.000 X 12 bulan.

“Integrasi Jamkesda ke BPJS ini akan lebih tepat sasaran dan berdampak pada efisiensi APBD sebesar Rp33.311.790.027. Jumlah ini dari serapan anggaran alokasi Jamkesda sebesar Rp65.628.078.027 dikurangi Rp32.316.288.000,” kata Heru merinci.

Selain itu, dengan intergarsi ini masyarakat miskin di Kabupaten Bojonegoro dapat berobat atau mendapat pelayanan kesehatan yang sama di manapun berada di Indonesia tidak hanya terbatas di wilayah Bojonegoro seperti Jamkesda.

Namun demikian dalam masa transisi, tambah Heru, Pemkab Bojonegoro tetap menyediakan anggaran Jamkesda bagi masyarakat miskin yang belum terintegrasi ke BPJS yang selanjutnya akan diintegrasikan, sehingga masyarakat miskin di Bojonegoro tetap mendapatkan perlindungan pelayanan kesehatan secara gratis.

Ditanya tentang bagaimana dengan sekitar 500 ribu lebih warga Bojonegoro yang selama ini belum tercover Jamkesda, BPJS, maupun KIS, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ninik Susmiyati menegaskan, jika mereka adalah warga mampu yang dapat mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS mandiri.

“Oleh karena itu mereka perlu didorong agar menjadi peserta BPJS secara mandiri,” pungkas mantan Direktur RSUD Padangn ini.(*dwi/mcb)

Leave a Comment