Share

Pemkab Bojonegoro Mulai Cetak Massal SPPT PBB

Bojonegoro, 12/1/2019 (Media Center) – Cetak massal SPPT PBB P2 tahun 2019 berlangsung di Ruang Angling Dharma, Pemkab Bojonegoro, Jumat (11/1/2019). Acara yang dihadiri oleh Bupati Bojonegoro, jajaran Forpimda, Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Bojonegoro ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro.

Herry Sudjarwo selaku kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)  menyampaikan bahwa cetak massal SPPT PBB tahun 2019 ini mencapai 728.959 lembar atau meningkat 2337 lembar dibandingkan tahun 2018 sejumlah 726.622 lembar. Proses cetak SPPT ini akan memakan waktu selama kurang lebih dua bulan dengan durasi cetak sampai jam 6 sore setiap harinya.

“Sedangkan nilai target perolehan 728.959 lembar SPT tersebut sebesar Rp28.217.750.000 atau meningkat Rp2.350.000.000 dibanding tahun 2018 yang mencapai Rp25.917.750.000,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, nilai potensi PBB sebenarnya masih diatas nominal tersebut karena masih ada objek pajak wilayah perumahan yang belum dilakukan pemecahan atau masih menjadi 1 SPPT, sementara dari pihak pengembang (developer) cenderung menghindar tagihan dengan alasan bahwa sppt tersebut menjadi kewajiban pemilik.

Selain itu masih ditemukan adanya objek pajak yang tidak diketahui pemilik atau pihak yang menguasai, baik di wilayah perkotaan maupun akibat booming pengembangan wilayah eksplorasi migas seperti di wilayah Kalitidu dan Gayam yang menimbulkan banyak spekulan tanah dari luar daerah. Juga adanya setoran dari Wajib Pajak yang belum atau tidak disetorkan oleh petugas di tingkat Desa/Kelurahan atau Kecamatan.

“Total target Pajak Daerah pada tahun 2019 ini adalah sebesar Rp99 Miliar atau meningkat 25,31% dibandingkan Tahun 2018 induk sebesar Rp79 Miliar. Namun sesuai perintah Ibu Bupati, agar rencana peneriman pajak daerah bisa dipacu lagi hingga mencapai Rp125 Miliar atau 158%. Tentu hal ini perlu dukungan dari semua pihak, termasuk para Camat dan Kepala Desa/Kelurahan, juga dukungan penyiapan regulasi oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan,” imbuhnya.

Bupati Bojonegoro Anna Muawanah mengatakan, penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat membutuhkan sumber pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang strategis adalah pajak.

“Dalam postur APBN saja, pajak mendominasi lebih dari 80% penerimaan Negara,” tegasnya.

Ia menuturkan, Kabupaten Bojonegoro perlu meningkatkan kemandirian dengan melakukan perluasan obyek pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Makna kemandirian itu, saya pahami sebagai kemampuan dan potensi lokal untuk terus menerus menggali pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah serta devident BUMD guna menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Kemandirian juga bermakna, tidak terlalu menggantungkan kepada besaran Dana Perimbangan yang bersifat given, terlebih lagi pada DBH Migas yang sangat fluktuatif, dan pada akhirnya juga akan habis,” terang wanita yang akrab disapa Bu Anna ini, menjelaskan.(*mcb)

Leave a Comment