Share

Pemkab Bojonegoro Persiapkan Dana Abadi Hadapi Habisnya Migas

Yogyakarta (Media Center) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mempersiapkan dana abadi juga berbagai program lainnya, yang dipersiapkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dalam menghadapi habisnya produksi migas di daerahnya, sekitar 30 tahun mendatang.

“Dana abadi merupakan program yang kami persiapkan untuk menghadapi habisnya potensi migas sekitar 30 tahun mendatang,” kata Bupati Bojonegoro Suyoto, dalam rapat koordinasi kehumasan yang digelar SKK Migas di Yogyakarta, Selasa (15/9).

Lebih lanjut ia menjelaskan pemkab menyisihkan keuntungan yang diperoleh dari migas sebagai dana abadi, di antaranya, dengan memananamkan saham di Bank Jatim, juga menginvestasikan ke Bank Daerah.

“Dana abadi akan dimanfaatkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), mulai memberikan bea siswa, juga dipinjam untuk biaya pendidikan,” paparnya.

Apalagi, lanjut dia, di daerahnya masih terdapat sekitar 7.000 anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan SLTA.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemkab memberikan bantuan sebesar Rp500 ribu/anak agar anak-anak putus sekolah tersebut bersedia melanjutkan pendidikan SLTA.”Untuk tahun depan kami menjanjikan besarnya bantuan Rp2 juta/anak, agar semua anak di Bojonegoro melanjutkan ke pendidikan SLTA,” tandasnya.

Peningkatan sumber daya manusia di daerahnya lainnya, katanya, saat ini juga dilakukan melalui berbagai pelatihan yang tahun ini menggelar 12.000 paket pelatihan.

“Kalau migas dalam 30 tahun lagi habis, maka masyarakat di daerah kami sudah memiliki persiapan untuk tetap bersaing dalam menjual barang dan jasa,” ucapnya.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah memberikan penyertaan modal atau “participating interest” (PI) bagi daerah penghasil dalam pengelolaan migas dengan sistem “golden share”.

“Pemberian PI dengan sistem “golden share” bisa menghindari masuknya penyandang dana,” katanya, menegaskan.

Mengenai penyertaan modal dengan sistem “golden share”, menurut dia, juga mempertimbangkan investasi yang sudah ditanam pemkab di lokasi potensi migas masuk perhitungan.

“Kalau di suatu daerah ada potensi migasnya, maka berbagai fasilitas umum seperti jalan juga harus diperhatikan sebagai modal daerah,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha, menyatakan pemberian PI dengan sistem “golden share” layak diperhitungkan, sebab kalau dengan sistem yang ada sekarang menyulitkan daerah.

“Daerah jelas sulit bisa memperoleh penyertaan modal dalam pengelolaan modal migas sebesar 10 persen. Ya, jadinya “rente” (penyandang dana) yang masuk,” paparnya. (sa/mcb)

Padahal, menurut dia, ketika di suatu daerah sudah ditemukan cadangan migas dan PI ditawarkan kepada daerah sudah tidak ada lagi.

Leave a Comment