Share

Pemkab Bojonegoro Pertanyakan Raperda Perlindungan Jamsostek

Bojonegoro (Media Center) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, memberikan pendapat pada rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif tentang Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Berdasarkan Nota Penjelasan pada sub Raperda ini, kami dapat menangkap substansi dasar yang ingin diatur,” kata Wakil Bupati, Setyo Hartono, pada rapat paripurna, Jumat (11/12) kemarin.

Dia mengatakan, substansi dasar yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja terutama masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan dukungan terhadap program Jaminan Sosial di Kabupaten Bojonegoro.

“Akan tetapi kemudian juga muncul berbagai pertanyaan,” ujarnya.

Pertanyaan tersebut diantaranya apakah substansi utama yang diatur adalah pada “perlindungan terhadap jaminan sosial”nya ataukah “penyelenggaraan terhadap jaminan sosial”nya ?

Kedua, dalam hal terkait pengaturan penyelenggaraan jaminan sosial ataupun perlindungan jaminan sosial, apakah dasar kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

“Pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah, apa pula bedanya dengan penyelenggara secara nasional yaitu BPJS yang merupakan BUMN?,” ungkapnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka semua layanan asuransi yang dikelola Pemerintah pada akhirnya nanti akan dialihkan ke BPJS.

Sehingga, yang perlu dipikirkan adalah posisi Pemerintah Daerah dengan berlakunya Perda ini nantinya. Harus ada pemisahan antara maksud dan tujuan pembentukan Perda dengan lembaga/badan penyelenggara yang telah ada saat ini, semisal BPJS.(dwi/*mcb)

Leave a Comment