Share

Pemkab Bojonegoro Sinkronkan Pembangunan dengan Pemdes

Bojonegoro, 3/12 (media Center) – Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. maka dari itu perlu adanya koordinasi bagi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Dewasa ini di era otonomi daerah ini desa memiliki peran penting bagi pembangunan karena desa menjadi tolak ukur dari keberhasilan sebuah pembangunan. Maka dari itu perlu adanya koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa dalam hal pembangunan.

Maka dari itu pemerintah kabupaten bojonegoro mengadakan acara “pembinaan dalam rangka sinkronisasi pembangunan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa tahun 2019”.

Acara yang dihadiri oleh bupati Bojonegoro, Wakil Bupati Bojonegoro, Kepala SKPD, serta camat di Pendopo Malowopati (3/12/2018) Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Moh Khosim, menyampaikan, Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait dengan kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten bojonegoro.

“Sehingga pelaksanaannya terwujud keselarasan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan desa dengan mendasar kepada prioritas kebutuhan dan kewenangan desa,” tukasnya.

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan bahwa UU desa memberikan pengakuan hak asal-usul dan hak untuk mengatur sendiri pelaksanaan pembangunan, pengakuan dan kewenangan merupakan modal bagi desa untuk menjadikan desa yang mandiri, kuat dan sejahtera dan demokratis.

“Untuk mencapai itu digunakan 2 pendekatan,” tandasnya.

Pendekatan itu dilakukan dengna cara desa membangun desa yang diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan desa. perencanaan desa dengan menyusun dokumen RPJM desa yakni 6 tahun (sesuai masa jabatan), perencanaan pembangunan tahunan desa yakni 1 tahun.

“Pembangunan di desa menggunakan pendekatan satu desa satu rencana satu anggaran dan satu implementasi,” pungkasnya.(*dwi/mcb)

Leave a Comment