Share

Pemkab Bojonegoro Tegaskan Akan Kawal Proyek Gas Jambaran – Tiung Biru

Bojonegoro, 19/12 (Media Center) – Rencana pengembangan proyek Unitisasi Lapangan Gas Jambaran – Tiung Biru (J-TB) yang di operatori Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC) mulai disosialisasikan, di ruang Angling Dharna Pemkab Bojonegoro, Senin (18/12/2017). Hadir dalam sosialisasi, Bupati Bojonegoro, SKK Migas, PEPC, Rekind, Forpimda, Kepala Desa, dan LSM, instansi vertical, dinas terkait lainnya yang masuk Tim Konten Lokal.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemkab Bojonegoro, Agus Supriyanto, mengatakan, kegiatan ini bertujuan adanya pemahaman yang sama dari segenap pemangku kepentingan mulai PEPC, PT Rekind, penyedia jasa kerja lokal dan lain sebagainya dapat terlibat secara prosedur dan transparan.

“Undangan sebanyak 250 orang yang terdiri Forpimda, Ketua Komisi, Kepala SKPD anggota konten lokal, BUMN di Kabupaten Bojonegoro, Muspika Gayam, Perangkat Desa, Tokoh pemuda dan masyarakat di Ring I serta pelaku usaha dan koperasi serta perwakilan dari pekerja yang akan terlibat di proyek J-TB,” kata Agus.

Bupati Bojonegoro, Suyoto, dalam paparannya yang mengusung tema optimalisasi pengembangan project migas J-TB menyampaikan, bahwa yang hadir dalam kesempatan ini multikultural mulai forpimda, anggota DPRD, PEPC dan segenap masyarakat yang mewakili beberapa komponen.

“Kita ini ada yang memiliki kepentingan dan menyukseskan proyek JTB ini tepat waktu,” kata Bupati Suyoto.

Bupati mengajak seluruh peserta untuk flashback kembali beberapa proyek diantaranya proyek Banyuurip utamanya pembebasan lahan proyek Banyuurip beberapa tahun lalu. Saat itu masyarakat memiliki beragam harapan, kini proyek Banyuurip menyumbang 20 persen minyak nasional.

“Ada empat hal pertama berdampak pada pemberdayaan lokal, menjaga tata ruang, pentingnya akuntabilitas dan transaparansi serta adanya regulasi yang baik,” tandasnya.

Bupati menceritakan, beberapa waktu lalu Bappenas menceritakan tentang transparansi proyek Banyuurip. Kita tak segan melakukan terobosan, demikian pula forpimda yang kompak ketika ada masalah dilapangan sehingga proyek bisa berjalan dengan baik. Dari pengalaman kita bahwa sinergitas memadukan unsur teknis, bisnis, legal dan tata kelola lingkungan hidup serta sosial.
Kedua transparansi atau keterbukaan tetmasuk peluang kesempatan tenaga kerja, bisnis yang ditangani oleh lokal, sustainable development.

Proyek ini adalah proyek global, sukses proyek ini adalah sukses kita semua. Semangat kita adalah mencari solusi bersama, jangan hanya menyalahkan, terus adanya kepentingan yang mengutamakan diri sendiri bukan kepentingan nasional.

“Proyek JTB ini adalah proyek nasional proyek merah putih yang menjadi tanggungjawab bersama semua pihak,” ucapnya.

Berdasarkan pengalaman pahit dari proyek terdahulu banyak pengusaha lokal yang terjerat hutang, jatuh pailit dan ada yang berhubungan dengan masalah hukum serta menjalani proses hukum. Dari kejadian ini ada pengalaman penting adalah yang menjadi pemburu dan pekerjaan yang didapatkan di subkon. Dan yang lebih mengenaskan adalah mereka mendapatkan kontrak malah diberikan kepada pihak lain yang menyedihkan ada yang diberikan kepada sub kontraktor diluar Bojonegoro.

Hal kedua adalah pengusaha lokal kita banyak yang bermodalkan nekad saja sehingga sertifikasi personal dan lainnya tidak terurus. Banyak pekerja lokal yang tidak mampu menuntaskan pekerjaan mereka.

Bupati menyebut, golongan ini adalah golongan kemulan sarung. Keempat adalah banyak kontraktor kita yang menunda pembayaran pajak, kelima masih ditemukan banyak pengusaha yang tidak bisa membuat invoice, ketika anggaran tidak cair mereka protes ke tim konten lokal setelah diurus ternyata mereka tidak mengajukan invoice. Keenam pengelolaan proyek tidak profesional, dimana manajemen keuangan yang dipadukan dengan kepentingan pribadi.

Disisi operator, dalam melibatkan lokal masih kurang optimal, apalagi dengan standart safety yang tinggi. Semangat perda nomer 23/2011 tentang konten lokal agar menjadi pertimbangan.
Selanjutnya perlindungan pekerja dan pelaporan pekerja kurang optimal, masih dijumpai pembayaran dan retribusi yang belum tepat, baik pajak maupun pajak lokal atau pajak daerah.

Faktor pemerintah hal yang harus dievaluasi terlambat memfasilitasi permasalahan yang menjadi masalah project. Kurang optimal dalam mengkomunikasikan dengan cepat. Selaku operator antaralain masalah perizinan, kendala komunikasi, kurangnya advokasi dan pemberdayaan lokal.

“Pemerintah akan terus mengawal proyek ini,” tegas Bupati Suyoto.(*dwi/mcb)

Leave a Comment