Share

Pemkab Bojonegoro Tegaskan Tes Perangkat Desa Sah Secara Hukum

Bojonegoro, 7/9 (Media Center) – Bagian Hukum Kabupaten Bojonegoro menegaskan, meskipun Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan uji materi pada Peraturan Daerah (Perda) no 1 Tahun 2017 Pasal (6) ayat 1 huruf i dan Pasal (7) ayat 1 dan 2, namun itu berlaku untuk proses pengisian perangkat desa yang akan datang.

“Sedangkan perangkat desa yang dilantik pada proses gugatan dilakukan, statusnya sah dimata hukum,” kata Kepala Bagian Hukum, Faisol Ahmadin.

Menurutnya, gugatan itu hanya berpengaruh pada proses tes perangkat desa sejak putusan MA diberlakukan pada Senin (3/9/2018) lalu. Seperti yang dilaksanakan di dua desa di Kecamatan Sugihwaras yakni Desa Glagahwangi dan Alasgung.

“Sebelum adanya putusan itu, dua desa di Sugihwaras masih menjalankan prosesnya sesuai aturan,” tukasnya.

Namun, karena adanya putusan MA terebut, akhirnya dua desa tersebut terpaksa menunda tes tulis yang diagendakan pada Kamis (6/9/2018) kemarin dan menggandeng pihak ketiga dalam pembuatan soal.

“Karena proses pembuatan soal awalnya dilakukan tim dari kabupaten, akhirnya dibatalkan dan kedua desa menujuk pihak ketiga untuk membuatnya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, bunyi dua pasal yang dibatalkan oleh MA tentang pengisian dan pemberhentian pragkat desa di Kabupaten Bojonegoro diantaraya Pasal 6 ayat (1) huruf i berbunyi Tim Desa melakukan kerjasama dengan tim kabupaten dalam pembuatan soal ujian.

Untuk Pasal 7 ayat (1) berbunyi pemerintah daerah membentuk tim kabupaten.

Pasal 7 ayat (2) berbunyi Tim kabupaten mempunyai tugas mengawasi proses penjaringan dan penyaringan, mengawasi proses pembentukan tim. Memfasilitasi kerjasama dengan pihak keriga, melakukan pengawasan setelah proses penjaringan dan penyaringan dan memfasilitasi ujian tulis apabila dilakukan ujian bersama.(*dwi/mcb)

Leave a Comment