Share

Pemkab Bojonegoro Tetap Tertibkan Tambang Pasil Ilegal

Bojonegoro (Media Center) – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tengah menyiapkan strategi untuk melakukan penertiban jika ada pelanggaran dalam kegiatan pertambangan non migas seperti penambangan pasir mekanik.

Kepala Satpol PP, Arwan, menyampaikan, strategi  tengah dipersiapkan karena adanya Undang-undang baru yakni No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana terdapat implikasi-implikasi hukum yang perlu diperhatikan.

“Kita butuh langkah dalam melakukan penertiban ini tetapi tidak menyalahi aturan sesuai Undang-undang itu,” ujarnya.

Arwan mengatakan Pemkab akan melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap tingginya pelanggaran yang terjadi saat ini yakni penambangan pasir illegal.

“Kita akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk bekerjasama melakukan penertiban,” tegasnya.

Disinggung maraknya penambangan pasir illegal yang hingga saat ini masih terjadi, Arwan menyatakan tidak ada pembiaran meskipun di dalam Undang-undang No 23/2014 adalah kewenangan Pemprov Jatim.

Dia menjelaskan, dengan adanya Perbup darurat lingkungan tersebut, Satpol PP memiliki payung hukum dan aturan dalam melakukan penertiban dan pengawasan terhadap pelanggaran yang ada dengan melibatkan pihak Kepolisian . Terlebih, penambangan pasir secara mekanik semakin tinggi dan butuh tindakan segera.

“Kalau ditanya kapan ya ditunggu saja, karena sesegera mungkin akan ke Surabaya untuk berkoordinasi dengan Satpol PP Pemprov Jatim,” pungkasnya.(dwi/*mcb)

Leave a Comment