Share

Pemkab Bojonegoro Tolak Raperda Sumur Tua

Bojonegoro (Media Center) – Wakil Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Setyo Hartono, mengatakan, rusaknya lingkungan hidup yang terdampak dari pelaksanaan kegiatan eksploitasi sumur tua memang merupakan permasalahan yang tak kunjung usai terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Bojonegoro.

“Berbagai upaya perventif maupun persuasif telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, ” ujarnya saat membacakan pendapat bupati terhadap nota penjelasan empat raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jumat (11/12).

Akan tetapi kesalahan mekanisme pengelolaan sumur tua yang saat ini terjadi, menjadikan kawasan sumur tua seolah-olah menjadi wilayah yang tidak ramah terhadap pengelolaan lingkungan sebagaimana ketentuan yang seharusnya berlaku.

“Meskipun semangat mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta penertiban perizinan dalam pengelolaan sumur tua, juga muncul dalam pengaturannya,” lanjutnya.

Akan tetapi terlepas dari semangat positif pengusulan Raperda ini, yang perlu dicermati adalah apakah terdapat kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan/pengusahaan sumur tua?

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, jelas diatur dalam Pasal 5, bahwa yang berwenang memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan memproduksi minyak bumi dari Sumur Tua adalah Direktur Jenderal atas nama Menteri.

“Artinya, kewenangan persetujuan ada pada Pemerintah Pusat bukan pada Pemerintah Daerah,” tukasnya.

Selain itu, dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, kewenangan Pemerintah Daerah hanya ada pada Energi Baru Terbarukan dalam bentuk Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan pengusahaan sumur tua berada pada wilayah Minyak dan Gas Bumi yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat.

“Oleh karena itu, terhadap pembentukan Raperda ini, kami mengusulkan untuk tidak dilanjutkan pembahasannya berdasarkan pertimbangan substantif,” tegasnya.(dwi/*mcb)

Leave a Comment