Share

Pemkab Bojonegoro Turut Distribusikan KIS Bagi ASN

Bojonegoro, 13/11 (Media Center) – Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengikuti kegiatan distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Edukasi Kesehatan “Gaya Hidup Sehat dan Cerdas” yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Senin (13/11).

Kegiatan yang disambut dengan tarian khas Bojonegoro yakni Tari Thengul, dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Suyoto, serta Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bojonegoro. Dalam kegiatan ini juga dilakukan Penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai pengganti Kartu Askes secara simbolis oleh Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bojonegoro kepada Bupati Bojonegoro serta Jajaran Forkopimda.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bojonegoro, Muhammad Masrur Ridwan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Progres daripada program JKN-KIS adalah Sinergi antara BPJS kesehatan dengan Pemerintah Daerah dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC). BPJS kesehatan sendiri yang mulai beroperasi di tahun 2014, jumlah kepesertaan sudah mencapai 121.6 juta jiwa.

Sedangkan ditahun 2016, lanjut dia, meningkat menjadi 171.9 juta jiwa. Kemudian di tahun 2017 kepesertaan JKN KIS terus meningkat di angka 184.4 juta jiwa, sehingga diharapkan akhir tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia sudah ikut kepesertaan JKN-KIS.

Menurut Masrur, program JKN bukan hanya pengeluaran saja tapi investasi dalam jangka pendek. Program jkn bisa meningkatkan output dan tenaga kerja sektor lainnya, sedangkan dalam jangka panjang meningkatkan modal manusia melalui peningkatan angka harapan hidup. Pada akhirnya bisa meningkatkan ekonomi pembangunan.

Dia menjelaskan pada Hari Kesehatan Nasional ke-53 ini, mengambil tema sehat keluargaku sehat Indonesiaku. Hal ini sejalan dengan slogan Bojonegoro, yakni Bojonegoro Sehat, Cerdas, Produktif dan Bahagia. Sedangkan pada bulan Juni tahun 2018, Presiden Jokowi akan memberikan penghargaan untuk Pemerintah Daerah yang sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

“Semoga Kabupaten Bojonegoro bisa menjadi salah satu dari Kabupaten yang menerima penghargaan tersebut,” harapnya.

Dia mengungkapkan, capaian peserta JKN-KIS di Kab. Bojonegoro per 10 Nopember 2017, yang ikut kepesertaan masih sebanyak 56,79% dari penduduk Bojonegoro.

“Untuk itu, kami mohon kerja sama dan bantuan Pemerintah Daerah untuk mencapai UHC tersebut. Selain itu, mohon bantuan OPD terkait untuk mengajak masyarakat untuk berpola hidup sehat. Karena tingkat keberhasilan Jajaran kesehatan, yakni dimana jika sedikit orang yang berkunjung ke rumah sakit,” pungkas Masrur.

Dalam kesempatan itu, Bupati Bojonegoro, Suyoto mengungkapkan hal yang sulit untuk mewujudkan kesehatan adalah gotong royong. Dimana ada beberapa lawan terberat untuk mencapai tujuan tersebut, pertama mental peminta, yakni orang lebih suka meminta dari pada memberi. Padahal gotong royong merupakan esensi pancasila yang sebenarnya.

Menurut bupati, di bidang kesehatan pada saat JKN diterapkan, tantangan terberat adalah bagaimana rakyat bisa gotong royong saling membantu, sehingga masalah kesehatan bisa teratasi. Kedua, Kemampuan masyarakat untuk membayar iuran JKN-KIS karena pekerjaan masyarakat berbeda-beda.

Namun, lanjut dia, jika PNS sangat mudah karena langsung bisa potong gaji, tetapi masalahnya ada pada masyarakat yang penghasilannya di bawah satu juta. Sehingga cara yang tepat adalah dengan pelan-pelan, dimana industri tumbuh maka harus ada jaminan kesehatan. Selain itu, Kecamatan dan Desa harus memastikan bahwa orang yang mampu secara ekonomi harus ikut kepesertaan JKN-KIS, serta Perangkat Desa yang kapasitas keuangannya mampu juga harus ikut kepesertaan.

“Oleh karena itu, Kerja berat dan kerja keras ini mari kita lakuka bersama,” ajak bupati dua periode yang akrab disapa Kang Yoto itu.(*dwi/mcb)

Leave a Comment