Share

Penambangan Pasir Tanggung Jawab Balai Besar Bengawan Solo

Bojonegoro (Media Center) – Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menegaskan, penetapan wilayah pertambangan rakyat atau WPR di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo adalah wewenang Balai Besar Bengawan Solo.

“Seharusnya, Balai Besar Bengawan Solo sudah menetapkan zona mana yang boleh dilakukan penambangan pasir,” ujar Kepala Seksi Pertambangan dan Migas Dinas ESDM, Dadang Aris, Sabtu (11/6).

Selama ini, Dinas ESDM menjadi saksi ahli dalam kasus penambangan pasir ilegal yang marak terjadi di Bojonegoro. Sebanyak 33 kasus ditangani pihak kepolisian karena menggunakan alat mekanik.

“Seharusnya, wilayah darat juga perlu penetapan WPR. Terlebih, pemerintah pusat merekomendasikan Bojonegoro sebagai wilayah pertambangan non mineral,” ujarnya.

Namun, dengan adanya undang undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka penetapan WPR yang menjadi wewenang pemkab dibatalkan. Karena, kepengurusan izin berada di pemprov jatim.

“Kalau sudah ditetapkan WPR, para pengusaha bisa mengurus Izin Penambangan Rakyat. Tapi, sekarang kalau mau ngurus izin ya langsung ke pemprov jatim,” tandasnya.

Menurutnya, meskipun pengusaha mengurus izin pertambangan rakyat, hal ini dirasa sia-sia. Karena, meskipun mengantongi izin pasti dilapangan tidak sesuai ketentuan. Yakni, melakukan penambangan dengan alat mekanik.(dwi/mcb)

Leave a Comment