Share

Perhutani Gunakan Sistem Pinjam Pakai Untuk Lahan J-TB

Bojonegoro (Media Center) – Pengembangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru oleh Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC) akan menggunakan lahan Perhutani Bojonegoro. Lahan yang akan digunakan untuk proyek gas tersebut adalah 121,4 Hektar.

Humas Perhutani Bojonegoro, Markum, mengungkapkan, lahan tersebut berada di BKPH Clangap dengan system pinjam pakai. Sistem kerjasama tersebut langsung dilakukan dengan pihak Perhutani Bojonegoro melalui persetujuan Kementrian Kehutanan.

“Untuk saat ini status kerjasama dengan system pinjam pakai masih dalam proses,” imbuhnya, Senin (28/3).

Dia menyatakan, dalam proses kerjasama dengan PEPC, kontrak penggunaan lahan tersebut dilakukan selama 20 tahun dengan dasar hukum P 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Didalam peraturan tersebut disebutkan jika izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

Prosedur yang dilakukan sangat banyak dan terperinci karena tertera sesuai pasal demi pasal di dalam P 16 tersebut. Namun beberapa prosedur yang digunakan dalam penggunaan kawasan hutan diantaranya operator harus mengajukan permohnan ijin pinjam pakai kawasan hutan kepada menteri kehutanan, gubernur, bupati, pimpinan badan usaha, atau ketua yayasan.

“Persyaratan yang harus dilengkapi antara lain administrasi dan tekhnis,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan, persyaratan administrasi meliputi surat permohonan dan ijin usaha Pertambangan Eskplorasi atau ijin usaha pertambangan operasi produksi atau perijinan lainnya yang telah diterbitkan oleh pejabat sessuai kewenangannya kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki.

Selanjutnya adalah rekomendasi dari gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perijinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh bupati dan pemerintah. Kedua, rekomendasi dari bupati untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perijinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan gubernur.

Dia menyatakan, sesuai Undang-undang operator memiliki tanggung jawab yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung sesuai dengan mekanisme kerja sama.

“Kalau Jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan sebagaimana dimaksud antara lain , pembangunan kanal atau saluran air, normalisasi sungai atau saluran irigasi, dan pembuatan tanggul,” tandasnya.

Selain itu juga pembangunan area peristirahatan (rest area), peningkatan alur atau jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi, prasarana penunjang lalu lintas, pembangunan embung, penanaman oleh pihak di luar kehutanan untuk kegiatan reklamasi dan rehabilitasi hutan, pembangunan kebun percobaan dan sarana prasarana pendukungnya.

” Kami berharap ada harmonisasi antara operator dengan perhutani, dan memberikan manfaat berupa CSR bagi masyarakat sekitar hutan,” tandasnya.(dwi/mcb)

Leave a Comment