Share

PJ Bupati Bojonegoro Jelaskan Alasan Pencabutan UUP

Bojonegoro, 13/6 (Media Center) – Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Suprianto mengungkapkan alasan dicabutnya Peraturan Bupati (Perbup) Perbub No. 14 tahun 2015 tentang Upah Umum Perdesaan (UPP). Perbup UPP yang diterbitkan mantan Bupati Suyoto itu dinilai selain tidak ada rujukan dasar hukum di atasnya, juga akan semakin membuat kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin semakin jauh.

“Kalau disparitas semakin menganga lebih lebar lagi dikhawatirkan pada gilirannya akan terganggunya keamanan dan ketertiban sosial di masyarakat,” kata Suprianto melalui surat elektronik (surel).

Dijelaskan, besaran UUP Rp1.050.000, sedangkan UMK sebesar Rp1. 700.000. Dengan dicabutnya UUP ini diharapan para pengusaha agar membayar buruhnya sesuai UMK.

“Yang dikenal dalam stuktur hukum yang ada adalah UMP, UMK dan UM Sektoral,” tegasnya.

Pria yang juga menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Provinsi Jatim ini menambahkan, setelah pencabutan UUP ini, bagi para investor cukup akan diberikan kemudahan-kemudahan di perijinan dan kepastian keamanan dan ketertiban.

“Selain itu bagi investor yang tidak mampu bayar sesuai UMK dapat mengajukan keringanan kepada Bupati, tentu harus diaudit dulu, tidak lalu dijadikan modus untuk membayar di bawah UMK,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Bojonegoro, Ahmad Faisol, menyatakan, pihaknya telah menerima surat dari Dinas Imigrasi dan Tenaga Kerja Pemprov Jatim untuk mengkaji ulang UUP. Surat tersebut Nomor : 560/2500/108.4/2018, tanggal 19 Maret 2018, perihal Upah Umum Perdesaan

“Di dalam surat itu, intinya Pemprov Jatim menyampaikan jika perbup yang diterbitkan mantan Bupati Suyoto tidak memiliki dasar dan kewenangan menentukan UUP,” jelasnya dikonfirmasi terpisah.

Pihaknya mengaku, saat ini sudah melakukan kajian ulang dengan mensinkronkan UUP dengan UU Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, hasil kajian telah dilaporkan kepada Pj Bupati untuk ditindak lanjuti.

“Namun sampai saat ini kami belum menerima disposisi hasil kajian tersebut,” pungkasnya.(*dwi/mcb)

Leave a Comment