Share

PPT Jatim Lakukan Monev di P3A Bojonegoro

Bojonegoro, 5/11 (Media Center) – Petugas dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Propinsi Jawa Timur, Jumat (4/11) melakukan monitoring dan evaluasi di Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro. Rombongan diterima oleh Ketua P3A Kabupaten Bojonegoro, Mahfudhoh Suyoto yang didampingi oleh seluruh pengurus P3A Bojonegoro.

Mahfudhoh menjelaskan tentang pelaksanaan secara umum P3A di Bojonegoro. Ia menjelaskan selain menerima aduan, pendampingan dan konseling, P3A Bojonegoro juga memberikan pelatihan kepada perempuan korban KDRT agar mereka bisa hidup mandiri pasca kasus yang dialaminya.

“Pelatihan yang kita berikan ini ternyata efektif memberikan pekerjaan dan pendapatan bagi mereka, tak hanya itu P3A Bojonegoro pernah memberikan bantuan kambing agar bisa di budidayakan sebagai modal,” jelasnya.

Ia melanjutkan, dalam waktu dekat ini Pemkab akan menggelar festival HAM yang digelar akhir November 2016 lantaran Bojonegoro termasuk dalam kabupaten ramah HAM. Sebagai salah satu lembaga yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, P3A Bojonegoro juga melakukan sosialisasi mulai jenjang SMP dan SMA sederajat dan memberikan pemahaman dilingkungan SKPD.

“Untuk tahun 2017 nanti P3A memfokuskan pada preventif perceraian,hal ini dilakukan karena tingginya angka perceraian di Bojonegoro,” lanjut isteri Bupati Bojonegoro ini.

Sementara itu, salah satu petugas PPT Jatim, Nina Nuriyah menyampaikan bahwa kedatangannya untuk melakukan monitoring dan evaluasi penanganan kasus yang masuk di P3A Bojonegoro.

“Contohnya, jika ada korban yang rujukan dari pusat karena korban warga setempat, maka PPT Propinsi akan melakukan ricek terhadap penanganan kasus serupa sehingga akan ada gambaran penanganan kasus,” jelasnya.

Ia menambahkan, sosialisasi yang di lakukan salah satunya adalah ke polsek-polsek yang menerima aduan atas kasus, namun kadang banyak aduan yang seharusnya masuk ranah KDRT justru tidak dimasukkan karena minimnya pemahaman. Oleh kareananya pihaknya melakukan sosialisasi tentang penanganan laporan apakah kasus kriminal umum, KDRT ataukah adanya unsur kekerasan seksual.(mcb/humas)

Leave a Comment