Share

Raperda Hak Keuangan Dan Administrasi Anggota DPRD Ditetapkan

Bojonegoro, 21/8 (Media Center) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, menggelar rapat penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD di ruang paripurna pada Senin (21/8/2017).

Juru bicara panitia khusus pembentukan Raperda, Lasuri, mengatakan, sesuai amanah Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2017 maka hasil pembahasan terdapat beberapa perubahan.

“Salah satunya adalah perlu menambah satu ayat pada pasal 9 yaitu pembebanan pajak atas tunjangan kesejahteraan dilakukan sesuai perundang-undangan,” kata politisi asal Partai Amanah Nasional ini.

Selain itu, perubahan dilakukan dengan menambahkan Permendagri No 62 Tahun 2017 tentang pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional pada konsideran meningkat.

“Lalu, pada pasal 28 terhadap lama keluarnya peraturan bupati atas perda ini adalah 6 bulan menjadi 2 bulan,” tukasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, mengatakan, anggota DPRD diminta segera melakukan penghitungan final untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 4 Permendagri No 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan daerah.

Serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional maka penghitungan penghitungan terkait kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh tim anggaran pemkab.

“Pembentukan tersebut dengan pengelompokan sebagaimana diatur didalam pasal 5 ayat 2,” tutupnya.(*dwi/mcb)

Leave a Comment