Share

SDGs Bojonegoro Oleh World Bank Resmi Dimulai

Bojonegoro (Media Center) – Sustainable Development Goals (SDGs) atau sasaran pembangunan berkelanjutan secara resmi dimulai di Kabupaten Bojonegoro yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Bojonegoro , Suyoto, Selasa (22/3) di hotel Aston Bojonegoro. Dalam agenda ini tampak pula perwakilan dari World Bank Eduardo, Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Hartono dan Wakil Bupati Trenggalek Moh Arifin serta Zumrotin K. Susilo selaku perwakilan SDGs Indonesia.

Dalam paparannya, Suyoto menyampaikan bahwa tidak ada kabupaten yang miskin, yang ada adalah daerah yang salah urus. Ia menjelaskan, ditilik dari potensi yang dimiliki Bojonegoro secara geografis hingga kandungan migasnya, Kabupaten Bojonegoro menggunakan enam pilar pembangunan berkelanjutan.

“Salah satunya berbentuk apresiasi anak yakni melalui DAK pendidikan untuk siswa SMA sederajat yakni Rp500 ribu di tahun 2015 dan Rp2 juta rupiah per siswa ditahun 2016. Hal ini dalam upaya menekan angka drop out dan meningkatkan mutu belajar mengajar. Hal lain adalah dengan dikeluarkannya Perbup No 15 Tahun 2015 yakni insentif dan kemudahan penanaman modal,” lanjutnya.

Sementara itu, Eduardo dari World Bank mengungkapkan, Indonesia adalah negara yang sedang tumbuh namun tantangan dalam penyediaan layanan publik masih banyak diantaranya 55 juta penduduk indonesia tidak memiliki akses listrik, 90 juta penduduk tidak memiliki akses air bersih, 13 juta anak anak masih kurang gizi.

“Belum lagi Angka Kematian Ibu yang masih di angka 190 per 100.000 kelahiran hidup dan Indonesia merupakan yang tertinggi di antara negara berpendapatan menengah di Asia,” terangnya.

Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan melalui pendekatan reformasi berbasis masalah spesifik atau reformasi secara menyeluruh. RAAPid merupakan diagnostik implementasi kebijakan , program, dan prosedur adminstratif terkait dengan kesenjangan pembangunan di wilayah tertentu.

“Pada sisi supply , pemerintah daerah perlu memastikan bahwa semua mata rantai dalam produksi layanan publik berjalan baik dan kualitasnya baik pula. Pendekatan seperti RAAPid dapat membantu mereview apakah mata rantai layanan berjalan baik dan bangunan program sejalan dengan praktek terbaik berbasis data dan bukti,” pungkasnya. (humas/mcb)

Leave a Comment