Share

Sesuaikan Harga Minyak, Pemkab Bojonegoro Atur Ulang Program Pembangunan

Bojojonegoro (Media Center) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, harus mengevaluasi ulang anggaran pengeluaran dan belanja daerah (APBD) tahun 2016 ini karena turunnya harga minyak mentah dunia.

Hal ini dikarenakan, dengan menurunnya harga minyak mentah dunia hingga diangka USD40 perbarel telah mempengaruhi penerimaan dana bagi hasil minyak dan gas bumi baik dari Pertamina EP, JOB-PPEJ, maupun ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).

“Tahun ini, gara-gara harga minyak terjun bebas hingga USD40 per barrel, Pemkab hanya mendapat dana bagi hasil Rp887 miliar,” ujar Bupati Bojonegoro Suyoto, Kamis (21/4).

Penurunan DBH Migas tahun ini hampir 65% jika dibandingkan harga minyak mentah dunia masih USD100 per barel. Sehingga, saat diprediksi dapat Rp1,4 triliun, baru saja disahkan sudah turun Rp500 miliar.

“Hal ini berdampak langsung terhadap pembangunan di Bojonegoro,” ungkapnya.

Saat ini, pihaknya harus menunda program pembangunan yang sudah direncanakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 235. “Kami harus mengatur keuangan sangat ketat. Menurunnya dana bagi hasil migas membuat kami mereschedule semuanya,” ujarnya.

Pemkab Bojonegoro terancam tidak bisa melaksanakan kegiatan pembangunan. Di antaranya, menunda pembangunan jembatan trucuk dan pengurangan anggaran dana desa (ADD). Sebab, besarnya ADD juga berdasarkan pendapatan dari dana bagi hasil migas. “Besaran ADD harus dikoreksi,” bebernya.

Meski demikian, Suyoto menegaskan, pembagian uang sebesar Rp2 juta per tahun kepada siswa setingkat SMA yang diambilkan dari dana bagi hasil minyak dan gas bumi masih diteruskan.

“Kalau untuk itu tidak ada penundaan, tetap kami laksanakan,” tutupnya.(dwi/mcb)

Leave a Comment