Share

Sidang Paripurna DPRD Bojonegoro Tertunda Dua Jam

Bojonegoro (Media Center) – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa (1/3), dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 2016 tertunda dua jam, karena menunggu kedatangaan anggota DPRD.

Dari keterangan yang diperoleh bahwa rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mitro’atin, sesuai undangan yang beredar, seharusnya dimulai pukul 09.00 WIB, tapi rapat baru dimulai  pukul 11.15 WIB.

Itupun masih ada 15 anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna, sesuai yang diumumkan Petugas Sekretariat DPRD Teguh.

Di lain pihak, jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sudah datang terlebih dulu di ruangan rapat paripurna, termasuk Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Setyo Hartono.

“Pak Wabup (Setyo Hartono) sudah datang sejak awal, tapi masih banyak anggota DPRD yang belum hadir dalam ruangan,” jelas seorang pejabat di Pemkab Bojonegoro.

Dalam rapat paripurna itu, dengan acara pandangan akhir fraksi di DPRD Penetapan Raperda 2016.

Empat Raperda yang akan ditetapkan yaitu Raperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Raperda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Selain itu, Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Raperda tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bojonegoro.

Bupati Suyoto, sebelumnya,  menjelaskan dalam seleksi perangkat desa di daerahnya diperlukan adanya indikator yang jelas dan terukur.

“Diharapkan perangkat desa yang terpilih memiliki kompetensi yang lebih baik diantara calon perangkat desa yang kompenten,” katanya, menegaskan.

Pada kesempatan itu, DPRD menunda mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu, DPRD juga menghentikan pembahasan Raperda tentang Perlindungan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja.

Rapat paripurna DPRD mengesahkan Perda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Perda tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Daerah Bojonegoro dan Perda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. (*/mcb)

Leave a Comment