Share

SKK Migas Dukung Pembentukan Dana Abadi Migas Bojonegoro

Bojonegoro, 20/12 (Media Center) – Bupati Bojonegoro, Suyoto mengungkapkan ada beberapa alasan perlu dibentuknya dana abadi migas. Yakni untuk memperkuat fiskal ketika harga minyak turun saat produksi puncak seperti sekarang ini.

“Sehingga perlu adanya pengelolaan manjemen yang bijak dan baik. Tidak ada kutukan sumber daya alam. Karena alam tidak pernah mengutuk. Yang ada itu ketika kita tidak mampu mengelola dengan baik pendapatan ini sehingga menjadi kutukan,” kata Bupati Suyoto saat membuka loka karya dan Kunjungan Lapangan Pengelolaan Industri Hulu Migas yang dilaksanakan, Senin (19/12).

Selain itu dibentukanya tabungan abadi jangka panjang ini adalah untuk memenuhi keadilan distributif dan partisipatif sesuai sila ke lima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Jangan sampai merampas hak anak cucu kita. Karena ada hak anak cucu kita dari penghasilan migas ini,” tegas bupati yang akrab disapa Kang Yoto ini.

Dana abadi ini, lanjut Kang Yoto, akan diperuntukkan bagi peningkatkan sumber daya masyarakat Bojonegoro. Karena masalah sosial migas yang terjadi di Bojonegoro selama ini dikarenakan beberapa hal. Di antara kesempatan kerja, bisnis, dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap migas.

“Itu terjadi karena Bojonegoro memiliki sejarah kemiskinan yang panjang, dan memperngaruhi terhadap tingkat SDM. Sehingga mereka kalah dalam memperoleh kesempatan kerja maupun bisnis. Sedangkan di sisi lain masyarakat telah memiliki harapan tinggi sumber migas ini bisa menyejahterakan mereka, dan memberi segalanya,” lanjut Kang Yoto.

Dana Abadi Migas yang direncanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mendapat apresiasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Menurut mereka tabungan jangka panjang itu merupakan langkah yang tepat untuk mengantisipasi habisnya sumber migas di wilayah penghasil.

“Itu Ide yang sangat brilian. Migas itu seperti air, saat air melimpah pasti akan dibuang percuma, dihambur-hamburkan dan tidak dimanfaatkan dengan baik,” kata Kepala Dinas Perpajakan dan Pungutan SKK Migas A. Rinto Pudyantoro saat menjadi narasumber lokakarya.

Lokakarya yang dilaksanakan Operator Migas Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bekerjasama dengan SKK Migas ini menggundang para pejabat di lingkup pemkab, anggota DPRD dan sejumlah media.

A Rinto kemudian mencontohkan, Daerah Palembang yang tidak memiliki perencanaan matang dalam mengelola dana bagi hasil (DBH) Migas. Daerah tersebut dulunya kaya akan sumber migas, dan kemudian produksinya menurun sampai 1000 barel per hari (bph).

“Apa yang terjadi. Pengangguran meningkat, restoran dan hotel tutup. Tidak ada adalagi orang yang melirik daerah tersebut,” ucapnya.

Senada disampaikan Cecilia Risyana, Kasubdit Bimbingan Tekhnis Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut dia, dana abadi migas ini diperkenankan jika memang diperuntukkan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian pada sumber daya alam secara akademis bisa didekatkan dengan indomen fund.

“Karena tidak selamanya kita menjadi daerah penghasil. Pada saatnya kita menerima penghasilan dana itu bisa digunakan untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan yang ada,” sambung Cecilia Risyana.(dwi/mcb)

Leave a Comment