Share

Soal Gugatan Kades, Pemkab Bojonegoro Tunggu Putusan Inkrah PTUN

Bojonegoro, 10/8 (Media Center) – Bagian Hukum dan Pemerintahan  Kabupaten Bojonegoro menyampaikan, dalam peraturan perundang-undangan ada prinsip bahwa sebuah gugatan bisa dicabut sebelum ada Putusan Inkrah dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro, Faisol Ahmadi mengatakan, hal ini juga berlaku terhadap kasus pemberhentian terhadap enam kepala desa beberapa waktu lalu yang melakukan gugatan kepada Pemkab Bojonegoro.

Dia mengatakan proses pemberhentian kades dapat dicabut jika dilakukan proses mediasi maupun gugatan di PTUN seperti yang dilakukan saat ini.

” Mediasi juga harus ada keseimbangan dari kedua belah pihak,” imbuhnya.

Saat ini sudah ada penetapan dari PJ bupati tentang pemberhentian enam kepala desa namun dengan adanya putusan skorsing sementara dari PTUN maka enam kades bisa melanjutkan tugasnya menjalankan roda pemerintahan desa.

“Sampai ada keputusan inkrah dari PTUN, para kades bisa kerja seperti semula,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memberhentikan enam kepala desa (kades) secara tidak terhormat. Pasalnya, mereka tidak melaksanakan pelantikan terhadap perangkat desa yang telah lulus tes beberapa bulan lalu.(*dwi/mcb)

Leave a Comment