Share

BPJS Kesehatan Bojonegoro Sosialisasikan Perpres 19 Tahun 2016

Bojonegoro (Media Center) – BPJS Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mensosialisasikan Peraturan Presiden (Perpres) No 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Perpres No 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan.

Dalam Perpres tersebut maka per 1 April 2016 mendatang terdapat kenaikan iuran peserta jaminan sosial.

Kepala Unit Management Pelayanan Kesehatan Rujukan, BPJS Kesehatan, Febi Mandolang, mengatakan, pada Perpres 19/2016 ini terdapat penambahan kelompok peserta pekerja penerima upah di pasal 4 yakni pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

“Dan pasal 16B pemerintah daerah untuk iuran kesehatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, dengan adanya penyesuaian besaran iuran ini ada tambahan manfaat yang diterima masyarakat. Diantaranya, adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sehingga akan berdampak secara langsung terhadap kualitas layanan untuk masyarakat.

manfaat selanjutnya, rasio dokter dari peserta 1:5000 dengan distribusi peserta yang lebih merata pada setiap FKTP, sehingga layanan ke masyarakat lebih baik. Jumlah FKTP baik puskesmas, klinik pratama, dokter paktek perorangan berjumlah 36.309 yang sebelumnya hanya 30.707, sementara untuk rumah sakit dan klinik utama berjumlah 2.068 dari sebelumnya 1.839.

Manfaat lainnya, adanya penerapan kinerja FKTP terhadap pelayanan kepada masyarakat melalui kontrak berbasis komitmen pelayanan sehingga upaya promotif dan preventif berjalan optimal. Serta adanya tambahan pelayanan KB dan pemeriksa dan medis dasar di UGD rumah sakit.

Dia menambahkan, untuk penyesuaian hak kelas perawatan bagi pekerja penerima upah ruang perawatan kelas II diberlakukan bagi peserta pekerja penerima upah dan pegawai pemerintah non pegawai negeri dengan gaji sampai Rp.4000.000. Sedangkan perawatan kelas I dengan gaji diatas Rp.4000.000 sampai dengan Rp8.000.000

Untuk besaran iuran yang baru bagi Penerima Bantuan Iuran atau PBI sebesar Rp23.000 dari sebelumnya Rp19.225. Sedangkan untuk peserta pekerja bukan penerima upah diantaranya kelas I yang semula Rp59.500 menjadi Rp80 ribu, Iuran kelas II yang semula Rp42.500 naik menjadi Rp51 ribu, sedangkan iuran kelas III yang semula Rp25.500 menjadi Rp30 ribu.

“Kalau masyarakat ingin pindah kelas dari kelas I ke kelas III diperbolehkan dengan syarat tenggang waktu satu tahun,” pungkasnya.(dwi/mcb)

Leave a Comment