Share

Status Imigrasi Bojonegoro Bisa Naik

Bojonegoro, 2/2 (Media Center) – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan status Unit Kerja Kantor (UKK)Imigasi Kelas I Tanjung Perak di Bojonegoro, Jawa Timur, bisa naik menjadi Kantor Wilayah Imigrasi Kelas 2, sebagai usaha melayani masyarakat dalam pembuatan paspor.

“Melihat gedung juga perlengkapan yang ada UKK Imigrasi di Bojonegoro layak statusnya ditingkatkan menjadi kanwil imigrasi kelas 2,” kata dia ketika peresmian UKK Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Bojonegoro, Sabtu (3/2).

Apalagi, menurut dia, dalam mendirikan UKK di daerah setempat memperoleh dukungan penuh dari pemerintah kabupaten (pemkab). “Untuk meningkatkan status UKK di Bojonegoro tidak terlalu sulit,” ucapnya menegaskan.

Selain itu, lanjut dia, Kementerian Hukum dan HAM dalam mendirikan UKK di daerahnya tidak bisa melakukan sendiri, disebabkan terbatasnya anggaran.

“Kami mengapresiasi berdirinya UKK di Bojonegoro. Sekarang ini permintaan pembuatan paspor meningkat tajam dari kalangan masyarakat menengah,” katanya menegaskan.

Menurut dia, permintaan masyarakat yang membutuhkan paspor meningkat tajam, karena antrean berangkat haji membutuhkan waktu berkisar 10-15 tahun.

Meskipun, pelayanan dalam pembuatan paspor terus ditingkatkan dengan membentuk unit kerja juga pelayanan mobil keliling, juga pelayanan pembuatan paspor secara online akan tetapi antrean masyarakat yang mencari paspor masih terjadi.

Menteri PAN-RB Asman Abnur, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Susy Susilawati, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Jawa Timur, Romi Yudianto.

Dengan didampingi Bupati Bojonegoro Suyoto, dan Asman Abnur, Yasonna H Laoly menekan sirene sebagai tanda peresmikan UKK Imigrasi Kelas I Tanjunga Perak di Bojonegoro.

“Sesuai hasil survei UKK di Bojonegoro bisa melayakni berkisar 100-150 warga untuk mencari paspor,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Jawa Timur, Romi Yudianto menambahkan. (*)

Selain melayani pembuatan paspor, kata dia, di kantor setempat juga melayani WNA yang mengurus kartu izin tinggal terbatas (Kitas) dan kartu izin tinggal tetap (Kitap). “Kami juga menempatkan petugas untuk mengawasi orang asing,” ujarnya. (*/mcb)

Leave a Comment